Banten (22/3). Memasuki abad 21, tantangan berbangsa dan bernegara kian besar. Bahkan, dalam konstelasi politik saat Pemilu, bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan bersatu bisa terpecah. Hal itu menjadi perhatian Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat menghadiri Musyawarah Wilayah V LDII Banten. Ia mengingatkan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa di tahun politik jelang 2024.
“Dalam menyelesaikan masalah, kita tidak bisa sendiri dan harus bersinergi. Dengan dasar itulah, paradigma bangsa ini diubah menjadi bukan bertanding bukan juga bersaing. Kami di LDII memulai dengan terus membangun sinergi dengan bersanding dengan semua tokoh masyarakat. Jika kita berikhtiar, maka insya Allah hasilnya akan bagus,” ujarnya.
KH Chriswanto berpendapat, dengan bersanding dan merangkul adalah solusi agar Indonesia bisa bertahan, melewati perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat. Bahkan, menurutnya, walaupun di tingkat provinsi seperti Banten, warga LDII harus memahami lingkungan strategis dunia. Ia menyebut konflik di Eropa Timur, mendorong inflasi di berbagai negara terutama harga minyak bumi meroket, “Imbasnya pada ekonomi, lalu berdampak pada kehidupan sosial,” ungkap KH Chriswanto.
Ia meminta agar masyarakat tak hanya menyalahkan problematika bangsa kepada masyarakat. Namun, masyarakat juga bergerak secara swadaya, saling membantu agar bisa melewati masa sulit, “Saat lampu mati, jangan hanya mengeluh kepada PLN, tapi nyalakanlah lilin. Jika hanya mengeluh saja, tidak ada cahaya,” ujarnya bermetafora.

Ia meminta masyarakat terutama warga LDII, terus berkonsolidasi, “Jangan bertengkar, lakukan musyawarah untuk mufakat. LDII Banten bisa mengadopsi salah satu dari delapan program kerja LDII, yang realistis untuk dilaksanakan. Tentu ditambah program program lokal yang menyentuh masyarakat,” tutur KH Chriswanto.

Menanggapi Ketua Umum DPP LDII itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengapresiasi kiprah LDII Banten, dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan mewujudkan suasana kondusif di tengah masyarakat, “Maka jangan saling menjatuhkan dan menghina. Teruslah berbuat yang baik untuk negara karena bangsa ini butuh bersatu dengan keragaman suku, bangsa, agama, dan adat istiadatnya,” ujarnya.
Ia sependapat dengan KH Chriswanto, jika ormas-ormas Islam bergandengan tangan, bersanding bukan bersaing, merangkul bukan memukul, “Saya yakin Indonesia ke depan akan lebih disegani, sejahtera, dan umatnya lebih nyaman beribadah,” ujarnya.

Yandri Susanto anggota DPR RI dari Daerah Pilihan (Dapil) II Kabupaten Serang dan Kabupaten Cilegon, mengaku sudah lama melihat kiprah LDII. Bahkan jauh sebelum Muswil V dilaksanakan, ia sudah banyak terlibat dalam kegiatan LDII Banten.
Ia melihat kesungguhan ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII dalam merawat keberagaman bangsa. Untuk membantu LDII dan ormas-ormas Islam lainnya, ia membantu pembangunan gedung DPW LDII Banten, “Saya berharap gedung tersebut nantinya menjadi pusat kegiatan umat Islam di Banten, dalam mengangkat ketertinggalan dan kebodohan,” imbuhnya.

Muswil V LDII Banten memutuskan memilih H. Dimo Tono Sumito sebagai Ketua DPW menggantikan Edwin Sumiroza yang telah menjabat dua periode. Ia didampingi Kabid Bagaskara sebagai sekretaris. Dimo bertekad melanjutkan program DPW LDII Provinsi Banten yang sudah dirumuskan rapat kerja sebelumnya, yakni menindaklanjuti delapan program kerja LDII, meliputi wawasan kebangsaan, prinsip dakwah dan akhlak bangsa, pendidikan karakter, pangan dan lingkungan hidup, ekonomi syariah, pengembangan pengobatan herbal, pemanfaatan teknologi digital produktif, dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

“Ada beberapa program yang bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat, khususnya soal penguatan organisasi. Oleh sebab itu saya meminta rekan-rekan menjalankan amanat ini dengan kerja sama yang baik, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di dalam organisasi,” ujarnya.
Sesuai dengan saran Ketua Komisi II DPR RI Yandri Susanto, agar LDII membantu mempercepat pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, Dimo Tomo Sumito juga akan fokus pada program pemberdayaan ekonomi. Ia bertekad meningkatkan kinerja Usaha Bersama (UB), koperasi, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar punya daya saing dan tetap mengacu ke ekonomi syariah dalam transaksi. [kim/*]