Jakarta (9/11). DPP LDII beraudiensi dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pertemuan itu, DPP LDII menyerahkan hasil keputusan Munas IX LDII pada 2021 lalu, di ruang Polpum Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat.

Sekretaris Umum DPP LDII, H. Dody Taufiq Wijaya dalam pertemuan menjelaskan, sebagai hasil Rakernas VII LDII tahun 2018, dan diperkuat oleh Munas IX tahun 2021, LDII memiliki 8 bidang pengabdian untuk bangsa.

“Kami selain silaturrahim, juga ingin menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan. Intinya kami berharap ke depan, ada sinergi dengan Kemendagri, khususnya Dirjen Polpum yang dulunya Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Tidak lupa kerja sama dengan ormas lain,” ujarnya.

H. Dody Taufiq Wijaya juga menjelaskan, LDII menempatkan kebangsaan sebagai program pengabdian yang pertama. Di bidang kebangsaan aktif dengan TNI Polri, mengadakan bela negara dan wawasan kebangsaan. Kedua, LDII punya prioritas program dakwah yang menekankan dakwah bil hal. Harapannya bisa dicontoh warga sekitar.

“Kami peduli terhadap dakwah masyarakat marjinal. Misal dakwah ke warga tuna rungu. Ada mubaligh yang kami latih untuk itu. Lalu dakwah di masyarakat terpencil, mubaligh kami mempunyai tugas untuk membina masyarakat seperti itu. Kami juga membina narapidana di lembaga pemasyarakatan,” ujarnya.

“Intinya adalah pembangunan sumber daya manusia. LDII membangun SDM yang berkarakter profesional religius lewat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Harapannya, warga LDII profesional tapi tidak meninggalkan sisi religiusitasnya,” katanya.

Mendengar penjelasan petinggi Grup Bakrie itu, Kepala Subdirektorat Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Kemendagri, Hartono, merespon positif program bidang kebangsaan LDII.

“Dari sisi keormasan, saya rasa LDII punya frekuensi yang sama dengan Kemendagri. Apalagi programnya terkait pembangunan wawasan kebangsaan. Saya rasa, kemitraan dalam berbagai aspek sangat terbuka sepanjang dalam koridor aturan. Kami membuka lebar kerjasama dengan LDII,” ujarnya.

Hartono kemudian menjelaskan, tokoh agama saat ini, selain fokus pada agama, hendaknya fokus juga pada kebangsaan. Menurutnya, konflik tidak hanya datang dari gesekan antar umat beragama, terkadang konflik sesama penganut agama juga terjadi.

“Perbedaan mahzab jangan sampai jadi potensi celah disintegrasi sosial hingga konflik. Ormas keagamaan harus kembali ke visi misi masing-masing soal membangun negara dan bangsa,” katanya.

Hartono kembali menyitir pandangan almarhum Gusdur, mantan Presiden RI. Jika digambarkan, Indonesia ini rumah, maka Indonesia adalah rumah besar yang memiliki banyak kamar. Para penghuni kamar dengan identitas masing-masing, mau praktek agama apa saja dilindungi sepanjang masih di dalam kamarnya.

Ketika berada di ruang publik, harus ada nilai bersama yang menjadi konsensus dan kesepakatan para penghuni kamar. Jika ada yang berselisih, ini lah yang tidak dibenarkan oleh negara.

“Bagaimana penghuni kamar itu di ruang publik saling klaim dan destruktif pada keyakinan agama lain? Maka harus ada nilai yang disepakati. Itulah dasar ideologi negara Pancasila. Lalu dasar teologi dari agama Islam adalah surat Al Hujurot ayat 13, yaitu diciptakan manusia bersuku-suku untuk saling mengenal,” katanya.

Terakhir, Hartono meminta LDII bersama Kemendagri membangun wawasan kebangsaan. “Tantangan kita membangun toleransi dalam konteks tata kehidupan bersama. Ini menjadi perhatian kita bersama termasuk ormas LDII. Ayo kita jaga kerukunan umat beragama dengan tata nilai yang menjadi konsensus bersama. Nilai-nilai positif LDII harus disebarkan,” katanya.