Jakarta (22/9). DPP LDII telah menyelesaikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Minggu, (22/9), yang berlangsung di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Ponpes Minhajurrosyidin, Jakarta. Salah satu hasil penting dari Rakornas yang dimulai sejak Jumat (20/9) tersebut adalah penguatan kelembagaan dan netralitas LDII dalam Pilkada Serentak 2024, serta kontribusi LDII dalam membantu pemerintah yang baru.

“Rakornas LDII menegaskan pentingnya penguatan kapasitas organisasi agar LDII menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan strategis (Lingstra) yang dinamis,” ujar Sekretaris Umum DPP LDII, Dody T. Wijaya.

Menurut Dody, sebagai organisasi pembelajar, LDII terus berupaya belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satu ciri organisasi kemasyarakatan (Ormas) modern adalah kemampuannya bertahan dan berkontribusi dalam penguatan masyarakat madani. “LDII turut membantu pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat serta bermitra untuk menyukseskan program pembangunan nasional,” tambahnya.

Dody juga menekankan bahwa Lingstra, meliputi aspek geopolitik, ekonomi, dan persoalan kebangsaan dalam negeri, menjadi perhatian LDII agar dapat menemukan solusi terbaik. “Kami juga terus melaksanakan program kerja berkesinambungan, seperti membangun SDM profesional religius yang memiliki 29 karakter, agar Indonesia memiliki generasi penerus yang siap memakmurkan bangsa pada tahun 2045,” jelasnya.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa penguatan kapasitas organisasi mencakup dua aspek, yaitu kapasitas organisasi itu sendiri dan sumber daya manusia para pengurusnya. “LDII terus meningkatkan profesionalisme melalui peningkatan hard skill dan soft skill individu pengurus,” ujar KH Chriswanto.

Dari sisi organisasi, LDII melakukan penguatan pada sistem berkelanjutan, sehingga pergantian personel tidak memengaruhi kinerja organisasi. Penguatan kapasitas ini juga mencakup pembenahan tata kerja, manajemen event, sosialisasi peraturan organisasi (PO), serta sosialisasi perubahan AD/ART. Dalam Rakornas, KH Chriswanto juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas wilayah dan masyarakat, khususnya menjelang Pilkada.

“Sebagai bagian dari elemen bangsa, LDII memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban, baik di level nasional maupun di provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.

Pilkada, menurut KH Chriswanto, memiliki dampak signifikan terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong warga LDII untuk menyalurkan hak pilihnya secara bijak dalam menentukan masa depan bangsa. “Kami mendorong warga LDII untuk menggunakan hak pilihnya dan turut serta membantu kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada,” tambahnya.

 

Mengenai sikap LDII dalam menghadapi pesta demokrasi ini, KH Chriswanto menegaskan bahwa LDII berpegang teguh pada netralitas aktif sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kerukunan dan persatuan, di tengah suasana politik yang kian memanas. LDII juga berharap agar Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan damai dan sukses.

“Netralitas berarti kami tidak berpihak pada calon kepala daerah atau partai politik manapun, tetapi secara aktif menyerukan kepada warga LDII untuk terlibat dalam menyukseskan Pilkada secara damai dan jujur serta adil (jurdil),” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua DPW LDII Banten, H. Dimo Tono Sumito, menyatakan bahwa Pilkada serentak di Provinsi Banten harus disambut dengan suka cita. Kontestasi para peserta pemilu, putra-putri terbaik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, adalah bagian dari upaya untuk memajukan daerah.

“Selaras dengan arahan Ketua Umum DPP, kita diminta untuk bersikap netral dan aktif. Saya mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada dengan menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing. Selain itu, saya mengajak warga LDII untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput, karena ini adalah bagian dari ibadah demi kemajuan daerah,” ungkapnya.

Dimo menambahkan, siapapun yang terpilih nanti, harus didukung sepenuhnya demi kemajuan Provinsi Banten serta kabupaten dan kota di dalamnya.