MUI Bahas Tiga Rukun Bernegara dalam Tausiyah Kebangsaan di…

  • June 13, 2021June 13, 2021

Kediri (13/6). Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri yang menjadi mitra strategis LDII dalam melahirkan juru dakwah, menghelat tausiyah kebangsaan yang diikuti secara daring lebih dari 5.000 orang, yang terdiri para ulama dan para pengurus LDII, serta perwakilan dari MUI di provinsi dan kabupaten/kota,

Hadir sebagai narasumber utama Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Dr. KH Marsudi Syuhud, MA., yang saat itu didampingi Wakil Sekjen DP MUI Arif Fahrudin M.Ag, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan DP MUI Prof Dr H Firdaus Syam, M.A, Sekretaris Dr Ali Abdillah.

Dalam tausiyah kebangsaan, KH Marsudi Syuhud menekankan pentingnya keterhubungan antar manusia, sehingga antarmanusia terhubung rohani, pikiran, amaliyah dan berbagai hal lainnya, ketika semuanya nyambung, keberkahan itu hadir.

Keterhubungan itu, menurutnya sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun negara kecil bernama Madinah, yang tertuang dalam Piagam Madinah.

Dalam pandangannya, Rasulullah mendirikan negeri Madinah sebagai negara untuk menyambung, mengikat masyarakat di dalamnya untuk hidup bersama meskipun tidak satu agama, “Islamnya saja ada golongan Muhajirin ada Ansor, ada Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang bukan agama samawi. Dari beragam agama itu diikat untuk menyatukan perbedaan,” imbuhnya.

Sebagai penyatu perbedaan, Rasulullah memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai hakim, jenderal ketika perang, hingga mengurus ketertiban, “Bahkan Rasulullah sampai mengurusi akhlak,” ujarnya.

Saat Turki Utsmani runtuh, negara-negara memisahkan diri dan para tokohnya bermusyawarah dan berijtihad mengenai negara mereka, “Pada 1936 Nahdlatul Ulama dalam Muktamar 1936 sudah membahas bentuk negara Indonesia. Berangkat dari musyawarah itulah lahirlah dasar negara,” ujarnya. Kemudian, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara atas musyawarah.

“Jadi bila ada yang bertanya pilih Alquran atau Pancasila, itu sama halnya menanyakan bumbu pecel tumpang atau pecel tumpang, bakso atau buletan bakso,” ujarnya. Artinya, Pancasila itu terdapat dalam Alquran. Maka tugas pemerintah adalah menyambungkan hukum yang tetap berupa Alquran dan Sunnah ke dalam aturan-aturan, demi kemaslahatan umat.

“Alquran dan Sunnah itu hukum yang tetap, sementara masalah terus tumbuh dan berkembang, maka pemerintah tinggal membuat aturan untuk kemaslahatan. Lampu lalu lintas tidak ada dalam Alquran dan Alhadits, namun karena maslahat untuk umat manusia, maka itu sudah memenuhi aturan yang syariah,” ujarnya.

Ia memisalkan lagi, mengenai wabah Covid-19. “Rasulullah menyuruh kita waspada dan lari sebagaimana waspada terhadap singa. Maka aturan turunannya ya lockdown dan bansos. Negeri ini tentu ada kekurangannya, maka kekurangannya yang diperbaiki bukan membubarkan negerinya,” ujarnya.

Ia menekankan, konteks hubungan negara dan agama terdapat dalam tiga hal. Pertama, negara harus mampu membuat hubungan antara hukum tetap (Alquran dan Alhadits) dengan produk undang-undang yang dihasilkan negara, “Aturan yang dibuat negara harus bermanfaat dan mengurangi kemaksiatan atau kekacauan,” ujarnya.

Kedua, bernegara itu harus bisa menyatukan maslahat umum dan individu, “Contohnya pajak, hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun adakalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday,” pungkasnya.

Dan yang ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani, “Saat negara memperbolehkan salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya bahkan mengurusinya maka sudah syariah. Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat, misalnya ada korupsi bantuan sosial, maka korupsinya dibasmi bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDII Ir KH Chriswanto Santoso, M.Si mengemukakan pentingnya menjalin silaturahim. Dengan silaturahim itu, para tokoh agama bisa turut memikirkan bangsa dan negara sebagai kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang makmur penug rahmat dari Allah.

“Tausiyah ini jadi penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, agar ukhuwah wathoniyah juga kuat, dan ketiga ukhuwah basariyah terjaga. Para pendiri bangsa mendirikan negeri ini atas perbedaan yang tak bisa dihindari, dan para ulama menjadi motor penggerak perjuangan. Dari perbedaan itu, justru kita menyatu,” pungkas KH Chriswanto Santoso.

Menurut Chrsiwanto Santoso, di tengah era digital ini internet mempermudah lalu-lalang informasi. Namun teknologi itu juga mempermudah fitnah menyebar.

“Digitalisasi memungkinkan menulis atau mengubah suara menjadi saya, padahal pesan-pesannya bukan dari saya. Ini bisa mendatangkan fitnah dan perpecahan umat,” ujar Chriswanto Santoso.

Sementara, Pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah, Drs. KH Soenarto, M.Sc., dalam sambutannya menekankan pentingnya tausiyah kebangsaan dalam kondisi keumatan yang menghadapi masalah yang kompleks dan multidimensi, “Kami membutuhkan pencerahan,” ujarnya.

Sebagai pondok pesantren yang diamanati DPP LDII untuk menghasilkan juru dakwah, menurut KH Soenarto, posisi Pondok Pesantren Wali Barokah sangat strategis, “Maka para juru dakwah itu perlu dibekali ilmu agama yang kaffah, dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mantap,” ujarnya.

Tausiyah kebangsaan yang membahas konteks hubungan negara dan agama itu diikuti secara daring Ketua Umum MUI Kota Tangerang Selatan KH Saidih, S.Ag. yang didampingi Sekretaris MUI Kec. Pamulang Ustadz. Aep Saepudin, bersama Pengurus DPD LDII Tangerang Selatan di Studio Mini LDII Jl. Kemiri IV Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. //**

Wapres KH.Ma’ruf Amin: Halal Bihalal Momentum Untuk Memperbaiki Kehidupan…

  • June 11, 2021June 11, 2021

Jakarta (9/6). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghelat Silaturrahim dan Halal bi Halal Idul Fitri 1442 H yang diikuti ormas-ormas Islam secara daring, pada Rabu (9/6).

Acara dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin dan Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar. Dalam pembukaan, Wapres Ma’aruf Amin menyatakan halal bihalal ini menjadi momentum untuk kembali memperbaiki kehidupan bernegara dan berbangsa dari kesalahan yang telah diperbuat.

“Setiap manusia memiliki salah, karena itu tugas kita untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan meliputi akhlak, ibadah, dan muamalah,” kata KH Ma’ruf Amin.

Menurutnya, tugas sebagai manusia di muka bumi bukan sekedar mencari kekuasaan, popularitas, maupun kemuliaan. Ketiga hal itu mutlak diberikan oleh Allah SWT kala manusia menunaikan kebajikan.

“Itu adalah langkah ketuhanan. Pemberian Tuhan kepada mereka yang bersungguh sungguh mencari ridho Allah SWT. Pemuka-pemuka agama harus bangkit bersama menyatukan ukhuwah Islamiyyah serta menjaga umat dan memberdayakannya,” ujarnya.

Dia melanjutkan, jika ingin kemuliaan itu datang maka sepatutnya para pemuka agama bangkit bersama untuk kembali menyatukan ukhuwah. “Harus dijaga agar tidak menjadi perpecahan atau perselisihan. Datangnya bantuan pertolongan itu tergantung kesiapan kita,” ungkapnya.

Sementara KH Miftachul Akhyar dalam sambutannya mengatakan, halal bihalal merupakan dua kata yang diulang sebanyak dua kali yang bermakna lebih dan bernilai kewaspadaan. Satu bulan puasa yang telah dilakukan juga menambah semangat baru dan untuk meningkatkan kehidupan di dunia dan akhirat

“Ini ada tugas ganda, apalagi MUI adalah majelisnya para ulama. Oleh karena itu, setelah satu bulan puasa, ada peningkatan kinerja, peningkatan dakwah, kenikmatan, dan komposisi secara betul sebagai qodimul ummah dan shadikul ummah. Halal bihalal ini memberikan energi baru semangat baru nutrisi dalam hidup yang pada akhirnya kita sebagai hamba Allah sukses dunia dan sukses akhirat,” ujarnya.

Acara silaturrahim yang berlangsung secara daring ini dihadiri pengurus Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Pimpinan Harian Dewan Pimpinan MUI dan pengurus Komisi, Badan, dan Lembaga di lingkungan DP MUI. Selain itu hadir pula pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia, pimpinan lembaga-lembaga mitra kerja MUI yang meliputi lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, perusahaan swasta, ormas Islam tingkat pusat, dan lembaga masyarakat serta komponen masyarakat lainnya.

DPP LDII yang diundang dalam acara ini diwakili oleh Ketua DPP LDII Dr. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Si. Saat mengikuti acara dari kantor DPP LDII, Teddy Suratmadji menyatakan halal bihalal ini menjadi budaya saling maaf memaafkan masyarakat Indonesia.

Bagi warga LDII, tanda kesyukuran ini muncul usai melaksanakan lima sukses Ramadan, “Sebagai bagian budaya di Indonesia, maka kita juga meminta maaf satu sama lain, dan sama-sama saling memaafkan, baik lahir maupun batin,” ujarnya

Teddy juga menggarisbawahi usai Ramadan, dan saling memaafkan menjadi energi untuk berbuat baik dan menjadi pelayan umat. Ia pun berharap, acara ini bisa menjadi hikmah untuk menyatukan umat meskipun dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Ketum DPP LDII: “Kerusakan Ekosistem Petaka Bagi Umat Manusia”

  • June 10, 2021

Jakarta (6/6). Setiap 5 Juni, seluruh dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia. Peringatan tahun ini jadi yang ke-49. Peringatan hari lingkungan sedunia yang nyaris setengah abad itu, menjadi alarm bagi umat manusia, bahwa lingkungan yang baik mendukung kehidupan umat manusia.

“Merawat lingkungan adalah tanggung jawab umat manusia sebagai khalifah yang diturunkan di muka bumi oleh Allah. Manusia dipersilakan memanfaatkan lingkungan dan alam sekitarnya, untuk kesejahteraannya tapi memeliharanya juga menjadi kewajiban,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.

Menurut KH Chriswanto, lingkungan merupakan pendukung kehidupan di muka bumi. Kerusakan ekosistem akan menjadi petaka bagi siapapun yang berada dalam lingkup ekosistem itu. Menurutnya, umat manusia harus berupaya keras menjaga lingkungan agar bumi yang satu ini, tetap bisa menjadi rumah tinggal yang nyaman bagi umat manusia.

“Sebagai umat Islam kita wajib bersyukur karena Allah SWT yang telah menciptakan bumi yang indah ini sebagai tempat tinggal manusia. Untuk itu, merawat lingkungan adalah keniscayaan,” ujarnya. KH Chriswanto meyakini ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan, “Kita menjaga bumi, maka bumi menjaga kita,” ujarnya. Ia mengatakan LDII sangat mendukung semangat Hari Lingkungan Hidup (HLH) tahun 2021, yaitu “Generasi Restorasi.”

Untuk itu, LDII sejak lama terus berusaha mewujudkan sumber daya manusia (SDM) profesional religius yang berwawasan lingkungan. Kiprah LDII di bidang lingkungan dapat dilihat dari gerakan Go Green sejak 2008, yang dicetuskan di Jawa Timur bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.

“Gerakan itu terus berlanjut hingga kini, dengan menanam 3,5 juta lebih pohon dengan angka kematian mencapai 7 persen,” ujar KH Chriswanto. Selain itu, LDII berupaya mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan, dengan menggunakan sel surya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Ponpes Wali Barokah, Kediri, Jawa Timur.

Menggolah limbah juga diupayakan di pesantren yang dinaungi LDII. Di Pesantren Minhajusshobirin, Jakarta Timur, bekas air wudlu dimanfaatkan sebagai bahan dasar aquaponik, “Akuaponik merupakan sistem pertanian berkelanjutan, sehingga kebutuhan lauk berupa ikan dan sayuran dapat dicukupi secara mandiri,” ujar KH Chriswanto.

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi salah satu program kerja unggulan LDII. Ketua DPP LDII Sudarsono yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), menyatakan untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pihaknya akan melaksanakan berbagai kegiatan.

“Seluruh kegiatan tersebut dihelat pada Juni, seperti kampanye di media sosial tentang Hari Lingkungan Hidup,” ujarnya. Menurutnya kegiatan itu tak sekadar meriah di media sosial, menurut Sudarsono, bulan Juni juga jadi pencanangan Gerakan Sadar Lingkungan, soft launching Kader Gemilang (Generasi Muda Bela Lingkungan) LDII, dan Webinar Penanganan Sampah Rumah Tangga pada era pandemi Covid 19. Semuanya akan dilaksanakan dalam bulan Juni 2021.

DPP LDII berharap, pada masa depan Kader Gemilang LDII menjadi agen perubahan dalam mengatasi masalah lingkungan, “Untuk itu, Kader Gemilang LDII akan dilatih secara berkelanjutan melalui rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan masalah lingkungan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan (LISDAL) yang juga Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Sri Wilarso, mengatakan pandemi Covid-19 secara tidak langsung membawa dampak positif bagi lingkungan makro. Di antaranya, pemulihan lingkungan yang terlalu padat oleh lalu lalang manusia.

“Namun isu penting terkait pandemi Covid-19, adalah penanganan limbah di tingkat rumah tangga. Bagaimana best practice penanganan limbah terkait Covid-19 akan dibahas dalam webinar LDII dalam rangka HLH 2021,”ujarnya.

Sesuai tagar HLH 2021 #GenerasiRestorasi, LDII menyambutnya dengan gerakan sadar lingkungan pada bulan Juni, “Gerakan ini dilakukan di seluruh jajaran organisasi LDII di seluruh Indonesia dengan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain menanam pohon, penanganan sampah rumah tangga sesuai kondisi setempat,” imbuhnya.

Ketum DPP LDII: Inklusivitas Pancasila Membuat Semua Pemeluk Agama…

  • June 1, 2021

Jakarta (1/6). Keberagaman suku, ras, dan agama di Indonesia menjadi keelokan tersendiri berkat adanya Pancasila. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, agama-gama lain dapat dijalankan dengan bebas di Indonesia.

“Hari lahir Pancasila menjadi momen untuk mengenang jasa para pendiri bangsa. Atas jasa mereka, bangsa Indonesia bisa menjalankan hak asasi yang esensial yakni memeluk agama atau keyakinan dan menjalankan ibadah,” ujar KH Chriswanto Santoso.

Menurutnya, Pancasila yang inklusif sejalan dengan nilai-nilai Islam. Inklusivitas Pancasila itu, membuat semua pemeluk agama di Indonesia nyaman dan tenteram beribadah, bahkan umat Islam yang mayoritas pun turut melindungi keberagaman agama di Indonesia.

“Pancasila dan Islam itu beriringan, bahkan nilai-nilai Islam terdapat dari sila pertama hingga kelima,” ujar KH Chriswanto Santoso. Ia mengatakan, meskipun terjadi perdebatan sengit mengenai Piagam Jakarta dan terjadi kompromi dengan mengubahnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut justru membuka ruang Islam yang inklusif.

KH Chriswanto Santoso menyitir Bung Karno, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan wujud memeluk agama yang dilandasi gotong royong, “Di dalam gotong-royong terdapat sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, semangat membantu, tanpa meninggalkan jati diri sebagai umat Islam atau pemeluk agama tertentu,” imbuhnya.

Ia mendorong umat Islam yang inklusif, “Atas dasar prinsip Pancasila yang menjadi asas organisasi kami, dan Islam yang rahmatan lil alamin, kami mendorong warga LDII dan umat Islam umumnya untuk toleran, terbuka, saling menghargai dan menghormati tanpa meninggalkan keyakinannya,” tuturnya.

Di mata KH Chriswanto, Pancasila sebagai ideologi yang inklusif, menekankan penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, “Dalam kondisi bangsa yang hidup di negeri yang bukan negara berdasarkan agama ataupun sekuler, justru kehidupan beragama menjadi indah. Penuh toleransi, yang memungkinkan semua umat beragama berkontribusi dalam pembangunan,” imbuhnya.

Radikalisme, pada akhirnya tidak mendapat ruang di Indonesia, begitu pengingat dari KH Chriswanto Santoso, “Menganggap paling benar sendiri, hanya menciptakan golongan atau kelompok yang radikal. Hal ini tak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila,” imbuhnya. Untuk itu, ia mengingatkan para tokoh agama atau sekelompok orang untuk tidak memaksakan agama atau keyakinan, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ia mengingatkan, sebagai negara demokrasi yang mayoritas penduduknya umat Islam, Indonesia menjadi teladan bagi negara-negara lain, “Di Indonesia, mayoritas melindungi minoritas. Pancasila yang menjadi dasar negara, memastikan agar tidak terjadi penindasan terhadap minoritas,” pungkasnya.

KH Chriswanto mengatakan, pesan-pesan Islam yang inklusif diwakili bahkan digemakan dengan kuat oleh Pancasila. Kelahiran Pancasila menurutnya, juga merupakan cermin kebesaran hati para tokoh-tokoh Islam saat itu, “Meskipun umat Islam berjuang memerdekakan Indonesia, tokoh-tokoh agama yang lain tak kalah besar jasanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Pancasila menjadi cermin yang elok kebesaran jiwa para pendiri bangsa itu,” imbuhnya. /**

Sanusi Pane dan M Thabrani Didukung LDII Jadi Pahlawan…

  • April 22, 2021April 26, 2021

Jakarta, 22/4 –  “Jauh sebelum Indonesia berdiri, pada 1928 para pemuda dalam Kongres Pemuda sudah menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebuah negeri yang belum terbentuk yaitu Indonesia. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam membangun sebuah bangsa. Identitas bangsa bisa dilihat dari bahasa. Bahkan, bahasa menjadi pemersatu untuk membentuk sebuah negara,” ujar Ketua Panitia Pengarah (SC) Munas IX LDII, Iskandar Siregar. Inilah salah satu keistimewaan Indonesia, yang baru terbentuk 17 tahun kemudian sejak peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Iskandar mengatakan, Bahasa Indonesia juga hadir sebagai penyelamat saat Perang Dingin berakhir. Ketika negara-negara Blok Timur terpecah karena hilangnya tokoh pemersatu, Indonesia tak mengalami hal itu, “Yugoslavia terpecah karena kehilangan sosok Josip Broz Tito meninggal dunia. Indonesia pada 1998 dikhawatirkan pecah, tapi Bahasa Indonesia menjadi pengikat sehingga Indonesia tetap utuh hingga saat ini,” ujar Iskandar Siregar.

Dalam pandangan Iskandar Siregar bersatunya bangsa Indonesia merupakan modal dasar pembangunan nasional, “Persatuan tersebut memerlukan pergerakan sosial. Bukan perjuangan dengan senjata, melainkan perjuangan dengan politik kebahasaan untuk mewujudkan bangsa Indonesia bersatu di dalam wilayah NKRI,” paparnya.

Ia lalu menyebut dua tokoh nasional pada era pergerakan Sanusi Pane dan M. Tabrani. Sanusi Pane yang lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara Mohammad Tabrani adalah wartawan asal Madura. Keduanya menentang usulan Mohammad Yamin yang ingin menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia.

Berkat jasa keduanya, menurut Iskandar, politik bahasa itu mengikat keragaman budaya dan adat istiadat. Indonesia menjadi salah satu negara terunik di dunia, dengan ratusan suku dan bahasa namun terikat secara batin oleh Bahasa Indonesia, “Berkat jasa keduanya, seluruh elemen bangsa mampu memelihara Indonesia dan terus berkarya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa,” ujar Iskandar.

Namun menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu bukannya tanpa tantangan, “Bahasa sebagai produk budaya menghadapi benturan akibat budaya global. Untuk itu kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing,” ujarnya. Dengan cara itulah, menurut Iskandar Siregar, Indonesia menjaga kemerdekaan dan independensinya.

Selagi bahasa Indonesia masih menjadi bahasa pemersatu di nusantara ini, maka bangsa Indonesia masih terjaga eksistensinya. Untuk itu, LDII mendukung Sanusi Pane dan Mohammad Tabrani sebagai pahlawan nasional, perintis dan pejuang bahasa nasional Indonesia “Bagi warga LDII Mereka adalah pahlawan nasional di bidang bahasa, atau pahlawan bahasa yang jasanya bisa dinikmati hingga kini,” ujarnya.

Munas IX LDII mewujudkan dukungan itu, dengan mengumpulkan tanda tangan dari para peserta, “Kami berharap, kedua tokoh bahasa yang mendedikasikan hidupnya melestarikan bahasa Indonesia itu menjadi pahlawan nasional,” tutup Iskandar Siregar.

Oleh: Rully Sapujagad (contributor) / Fachrizal Wicaksono (editor)

Buka MUNAS IX LDII, Presiden Ajak Ormas Islam Moderasi…

  • April 7, 2021June 20, 2021

Jakarta (7/4). Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur pada Rabu (7/4). Presiden Jokowi di depan para peserta yang mengikuti pidato pembukaan secara daring tersebut, mengingatkan Ormas Islam untuk mengembangkan dan melaksanakan moderasi beragama.

“Kita patut bersyukur menerima warisan berupa Bhinneka Tunggal Ika dari para pendiri bangsa, meskipun berbeda-beda suku, bangsa, dan berbeda dalam pandangan agama, tapi tetap saling menghormati, bersatu, rukun, dan bersama-sama bergotong royong,” ujar Jokowi.

Selanjutnya, dengan modal sosial itu Presiden Jokowi mengatakan sikap toleran, menghargai segala perbedaan, dan keyakinan adalah keharusan. Sikap ini, menurutnya bisa tumbuh, bila dikembangkan sikap saling menghormati dan belajar dari orang lain, “Sehingga mencapai sikap saling menghormati dalam perbedaan,” ujar Jokowi.

Sikap tertutup dan eksklusif, menurut Jokowi, tak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, “Sikap tertutup menciptakan intoleransi yang merusak sendi-sendi keagamaan, dan menimbulkan penolakan serta pertentangan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran dan pimpinan keluarga besar LDII, untuk menyuarakan dan meningkatkan kehidupan sosial keagamaan kita,” imbuhnya.

Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen dan terus berupaya, serta mendorong moderasi beragama. Ia juga menyerukan sikap yang tidak toleran yang disertai dengan kekerasan fisik, harus dihilangkan dari Bumi Pertiwi, “Sikap beragama yang memecah belah persatuan tak ditoleransi,” ujarnya.

Senada dengan Jokowi, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, dalam delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa, kebangsaan ditempatkan pada posisi pertama, “Dengan semangat kebangsaan itu, LDII melaksanakan moderasi beragama, berdakwah dengan sejuk. Serta berkomitmen menegakkan Empat Pilar Kebangsaan,” ujar Chriswanto.

Moderasi beragama bagi LDII sangat penting, “Moderasi beragama adalah pangkal dari modal sosial membangun bangsa. Agar kebhinnekaan yang ada dalam rakyat Indonesia menjadi perekat untuk menjalankan program pembangunan,” ujar Chriswanto saat ditemui usai seremoni pembukaan Munas IX LDII.

Sikapi Pandemi dengan Inovasi

Dalam pidato pembukaan, Chriswanto menegaskan empati dan dukungannya terhadap pemerintah. “LDII turut merasakan beratnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Kehadiran pandemi covid-19 sejak awal tahun lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, benar-benar telah memukul mundur capaian target-target pembangunan pada berbagai sektor khususnya kesehatan dan perekonomian,” ujarnya.

Menurut Chriswanto, jumlah penduduk yang meninggal karena covid-19 juga cukup membuat kita sedih, yaitu di kisaran 40 ribuan, “LDII sangat merasakan dan sangat berempati terhadap masalah ini,” lanjut Chriswanto.

LDII, lanjut Chriswanto, mengajak seluruh elemen bangsa bekerja keras, cerdas, kreatif, dan out of the box agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, kembali pada jalur semula.

Sejalan dengan konteks tersebut, Chriswanto mengatakan Munas IX LDII mengambil tema “Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju”. Dengan merevitalisasi dan menajamkan delapan program kerja yang ditetapkan dalam Rakernas LDII 2018.

Program kerja pertama berupa Kebangsaan, yang bertujuan membangun nasionalisme agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat lebih terjaga, “Termasuk mencintai produk bangsa sendiri. Sebagai Lembaga Dakwah Islam, LDII selama ini telah menempatkan program kebangsaan sebagai program utama, karena bagaimanapun juga persatuan dan kesatuan adalah modal utama bangsa,” ujarnya.

Kedua Keagamaan, yaitu program yang bertujuan meningkatkan nilai religiusitas bagi ummat Islam, termasuk didalam membangun toleransi beragama. Ketiga, Pendidikan, yaitu program yang mendorong agar pendidikan karakter, khususnya karakter professional religius, dapat dijadikan sebagai life-long education, atau pendidikan sepanjang hayat.

Keempat Ekonomi, yaitu program yang mendorong ekonomi syariah, termasuk percepatan pemulihan dan membangkitkan kembali ekonomi di era pandemik ini. Kelima pangan dan lingkungan hidup, yaitu program yang bertujuan untuk membangun kemandirian pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Keenam kesehatan, yaitu suatu program yang bertujuan mendorong penggunaan obat tradisional atau herbal secara meluas terlebih pada kondisi kedarutan kesehatan. Ketujuh Teknologi Digital, yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai bidang pembangunan.

Dan kedelepan Energi Baru Terbarukan, yaitu suatu program untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fossil, termasuk untuk mengurangi emisi karbon guna mengurangi efek rumah kaca.

“Ke delapan delapan program tersebut di atas bukannya baru perencanaan, akan tetapi LDII telah berbuat dengan membuat beberapa pilot project di beberapa daerah sesuai kondisi keunggulan daerah tersebut,” tutup Chriswanto.

Munas IX LDII dihadiri 3.750 secara daring dan luring, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mereka mengikuti dari 457 studio mini, sementara para ulama, DPW LDII dari 33 provinsi, dan undangan lainnya yang hadir di lokasi mencapai 200 orang. Mereka diwajibkan swab antigen dan menjaga protokol kesehatan.

“Perwakilan DPW LDII Nusa Tenggara Timur tidak bisa hadir karena bencana badai, yang mengakibatkan penerbangan sulit di wilayah tersebut,” ujar Ketua Panitia Munas IX LDII Rully Kuswahyudi.

sumber: Pers Rilis DPP LDII

POLRI DAN Ormas Harus Memiliki Kesamaan Pikir Dan Gerakan

  • March 9, 2021June 20, 2021

Jakarta (9/3). Kapolri Jenderal Pol. Sigit Listyo Prabowo bersilaturrahim ke DPP LDII, menemui jajaran pengurus DPP LDII. Lawatan tersebut, merupakan bagian dari kunjungan berseri Sigit Listyo menemui ormas-ormas Islam, untuk menciptakan sinergi dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Polri memiliki pekerjaan besar, apalagi di tengah upaya penanggulangan wabah Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan menjaga situasi kamtibmas yang nyaman dan kondusif,” paparnya di Kantor DPP LDII, di Patal Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa (9/3).

“Kami perlu kerja sama dan alhamdulillah, kami banyak berdiskusi dengan Ketua Umum DPP LDII dan pengurus LDII yang lain, sehingga program Kamtibmas dan beberapa program lain yang bisa kami sinergikan di lapangan akan kami terus kembangkan,” ujarnya.

Kapolri Sigit pun ingin kehadiran Polri bersama ormas-ormas dan tokoh-tokoh masyarakat, bersinergi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. “Kami kawal program Kamtibmas bersama-sama. Seluruh kegiatan yang sebenarnya untuk masyarakat dan bangsa agar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal itu, Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso memahami bahwa permasalahan bangsa bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. LDII sebagai salah satu komponen bangsa juga punya bagian tanggung jawab menjadikan Indonesia aman dan sejahtera.

“Bagi kami sebagai lembaga dakwah, dakwah bisa berjalan kalau Indonesia juga aman dan pada kondisi stabilitas ekonomi dan keamanan terjamin. Apalagi pada kondisi pandemic Covid -19, banyak permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Kita harus mengkonsolidasikan ide atau taswiatul manhaj menjadi gerakan tansiqul harokah,” ujarnya.

Gerakan tansiqul harokah adalah gerak yang sama dalam istilah umat muslim. Dalam kunjungan ini, Chriswanto Santoso sangat bersyukur atas kunjungan Kapolri Sigit. Menurutnya, Kapolri telah berupaya melakukan taswiatul manhaj, yaitu upaya menyamakan pikiran, visi-misi, dan persepsi.

“Kebetulan selama ini sudah ada sinergi, maka setelah ini kami menerjemahkan ke dalam tansiqul harokah, dan langkahnya pun harus seiring. Ini kami harapkan akan menjadi percepatan pemulihan kondisi Indonesia ke depan agar menjadi lebih baik. Baik itu bidang kesehatan, ekonomi, maupun kondisi sosial,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, harapannya program-program LDII dengan Polri terkait urusan bangsa bisa semakin sinergi dan kompak, untuk menyukeskan program Generasi Emas Indonesia 2045.

Dalam pertemuan itu, Chriswanto Santoso berharap Kapolri bisa hadir dalam Munas IX LDII. Rencananya, Munas LDII akan dihelat di Ponpes Minhaajurrosyidiin, Jakarta pada 7-8 April 2021.

“Peserta daring yang hadir sebanyak 3.500 orang dari 300-an titik studio DPW dan DPD serta Ponpes LDII di seluruh Indonesia. Sementara peserta luring sebanyak 141 perwakilan DPW LDII,” ujar Chriswanto. LDII berharap Kapolri bisa hadir memberikan wawasan kebangsaan kepada peserta sebagai bentuk tansiqul harokah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hadapi Pilkada Serentak LDII Tegaskan Sikap Netral Aktif

  • November 12, 2020June 1, 2021

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menegaskan mengambil sikap netral dan aktif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020.

Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menekankan bahwa secara organisasi LDII tidak berafiliasi dengan parpol atau calon kepala daerah manapun. Akan tetapi, warga LDII didorong untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan dilarang golput atau tidak memilih.

“Netral aktif dilakukan LDII, sebagaimana ormas Islam lainnya,” ujar Chriswanto dalam keterangannya, Rabu (11/11/2020).

Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan masyarakat.

Chriswanto menegaskan LDII tidak ingin pesta demokrasi justru memecah belah bangsa, karena ia meyakini setiap calon memiliki itikad baik lewat program kerja mereka.

“Dalam ilmu politik, kekuasaan ditujukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal tersebut tercermin dari program kerja para kontestan,” imbuhnya.

Chris meyakini siapapun pemenangnya, masyarakat harus terus memantau janji-janji politik para kepala daerah. Bahkan, suksesnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Chriswanto mengimbau, pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses, menjunjung tinggi netralitasnya.

“Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif LDII,” ujarnya.

Chris mempersilakan warga LDII menjadi tim sukses, namun tidak mempengaruhi warga LDII memilih calon tertentu.

Chriswanto juga mengingatkan semua pihak, agar tidak menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun kampanye hitam.

Menurutnya membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi.

Sedangkan imbas politik uang adalah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali. /** ei

Sikapi PSBB DKI Jakarta, LDII Minta Warga Utamakan Kemaslahatan…

  • September 14, 2020June 20, 2021

Jakarta (14/9). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengetatkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), usai mendapati peningkatan paparan virus corona (Covid-19) di perkantoran dan keluarga. Imbas dari hal tersebut, bukan hanya wilayah Jakarta yang mengalami masalah sosial, namun juga berdampak ke kota-kota besar di sekitarnya, bahkan hingga ke Yogyakarta dan Surabaya.

Mengambil pengalaman PSBB sebelumnya, warga yang tak lagi bekerja di Jakarta, memilih kembali ke kampung halamannya masing-masing. Hal tersebut memicu penyebaran wabah di berbagai provinsi terutama di sekitar Jakarta, hingga Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Ketua Umum DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso meminta masyarakat meningkatkan kepeduliannya, dengan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Ia meminta warga menjalani pola hidup sehat dan berolahraga untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

“Terutama ketika berada di luar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mengenakan masker, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah,” ujar Chriswanto Santoso.

Selain itu, ia meminta masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan umat atau warga lainnya dengan prinsip, tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain, “Yang dalam kaidah fikih disebut sebagai la dharara wala dhirara. Kita harus menghindari bahaya bagi diri maupun masyarakat lainnya,” ujarnya.

Menurut Chriswanto Santoso, pihaknya terus mengingatkan membantu dan menyukseskan program pemerintah di wilayah masing-masing terkait pandemi, “Di wilayah zona merah, sesuai anjuran pemerintah, kami menghentikan kegiatan pengajian tatap muka dan menggantinya dengan pengajian secara daring (online). Sehingga tak terjadi konsentrasi warga,” ujarnya. Sebaliknya, di wilayah zona hijau atau kota-kota yang menerapkan new normal, LDII meminta warganya menerapkan protokol kesehatan.

Chriswanto bahkan menambahkan bahwa LDII telah sukses melaksanaan beberapa agenda organisasi tingkat nasional hingga ke kabupaten/kota dengan sistem daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Senada dengan Chriswanto Santoso, peneliti wabah dr. Dicky Budiman, M.Sc, PH. PhD (Can) dari Griffith University Australia, mengatakan saat wabah global terjadi, tak ada satupun negara yang kebal, apalagi dalam era yang semakin global saat ini, “Satu pojok negara dengan negara lain, hanya butuh waktu 36 jam. Jadi penyebaran penyakit juga semakin mudah,” papar Dicky Budiman. Ia mengingatkan agar warga menjaga kesehatan dan menjaga diri.

Menurutnya, dunia Islam zaman dahulu, sangat berpengalaman dalam menghadapi wabah, karena Islam melalui Alquran dan Alhadist sudah mengajarkan pengobatan dan prinsip-prinsip karantina. Kemudian dunia Barat juga melaksanakan prinsip-prinsip karantina tersebut.

Mengabaikan karantina, bisa mengakibatkan beragam masalah. “Wabah membuat beragam masalah, bahkan haji sangat dibatasi dan anak-anak sekolah diliburkan. Dan yang jadi ketakutan negara adalah masalah ekonomi,” ujar Dicky Budiman. Ia menggarisbawahi, wabah sangat dipengaruhi pula oleh prilaku manusia. Untuk itu, saat terjadi pandemi, ia meminta masyarakat dan warga LDII mematuhi protokol kesehatan. Agar penyebaran virus corona dapat ditekan.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 DPP LDII, dr. Dani Pramudya, Sp.EM, mengatakan, dengan adanya PSBB kedua, ia mengingatkan kembali agar warga benar-benar mematuhi protokol kesehatan, “Harapannya, warga lebih disiplin lagi dan menghindari kerumunan,” ujar Dani.

Terutama bagi warga yang tinggal di kompleks dan perkampungan yang padat, agar membiasakan menjaga jarak dan menggunakan masker, “Untuk menghindari paparan virus corona, yang terpenting adalah melaksanakan protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan berupaya tak keluar rumah bila tak mendesak,” jelas Dani.

Menyikapi pengetatan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang tentunya akan berdampak pada kota-kota di sekitarnya, termasuk Kota Tangerang Selatan, Ketua DPD LDII Kota Tangerang Selatan Edy Iriyanto mengingatkan khususnya kepada warga LDII di Tangerang Selatan agar selalu disiplin mengikuti protokol Kesehatan.

“Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa upaya mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini sebenarnya tidak sulit, hanya ada tiga langkah, yakni selalu menggunakan masker dengan benar, rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir atau hand sanitizer, dan hindari kerumunan,” katanya.

Disampaikan Edy Iriyanto, untuk membantu menangani jika ada warga yang terdampak Covid-19, DPD LDII Kota Tangerang Selatan juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

“Alhamdulillah, kami sudah melaporkan keberadaan Satgas Covid-19 DPD LDII Tangsel kepada Walikota Tangerang Selatan Ibu Airin Rachmi Diany. Beliau menyambut baik dan mendukung langkah-langah yang telah kami lakukan,” jelasnya. /**