Ketua MPR Ungkap Sistem Demokrasi di Indonesia Perlu Dikaji…

Jakarta (7/110). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berbicara tentang sistem demokrasi di Indonesia, dalam Rakernas LDII 2023 di Grand Ballroom Minhaajurrosyidin, Jakarta, pada Selasa (7/11). Menurutnya, dahulu sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan pemerintahan Indonesia dijalankan oleh wakil rakyat hingga utusan golongan.

Ia menjelaskan utusan golongan merupakan perwakilan masyarakat Indonesia yang menjadi anggota MPR. Pada era Orde Baru (Orba), utusan golongan diisi oleh perwakilan dari berbagai profesi seperti ulama, cendekiawan, buruh, guru, petani, nelayan dan lain-lain.

“Pascareformasi, kita sudah kehilangan satu unsur dalam sistem politik, yakni utusan golongan. Sehingga ketika bicara kepentingan ulama, kepentingan cendekiawan, harus kalah dengan kepentingan partai politik,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, utusan golongan di MPR dihapuskan saat amendemen UUD 1945 pada 1999. Susunan keanggotaan MPR kemudian hanya berasal dari perwakilan politik dan daerah. Dengan keanggotaan MPR hanya berasal dari dua kelompok itu, menurutnya, tak semua kelompok masyarakat bisa terwakili.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu menginginkan sistem demokrasi di Indonesia dapat dikaji kembali. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisiapasi mengabdi pada negeri lewat kursi legislatif.

Dengan begitu, menurutnya menghadirkan kembali utusan golongan di MPR dinilai penting. Pasalnya, tidak semua aspirasi masyarakat bisa terwakili lewat perwakilan partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Sehingga sistem politik yang kita harapkan lewat utusan golongan betul-betul membawa manfaat. Mereka dapat menyerap aspirasi dari golongannya,” ungkapnya.

Bamsoet menjelaskan, pada masa Reformasi, pengambilan keputusan untuk menghapus utusan golongan di MPR dinilai terlalu terburu-buru. Padahal menurutnya, dalam konteks keindonesiaan, praktik kehidupan demokrasi harus dijiwai oleh sila keempat Pancasila. Sila ini mengamanatkan penegakan kedaulatan rakyat serta melembagakannya dalam mekanisme permusyawaratan dan perwakilan.

“Dalam demokrasi yang kita anut hari ini ternyata masih ngeri-ngeri sedap. Artinya bahwa rupanya kita terlampau cepat memilih sistem demokrasi. Seharusnya, bangsa Indonesia menganut budaya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Semua elemen masyarakat turut menyampaikan aspirasi dari golongannya,” ucapnya.

Menurut Bamsoet, keberadaan utusan golongan juga dinilai penting untuk mengurangi hegemoni partai politik, dan pemegangan kekuasaan yang diisi oleh segelintir orang dengan modal yang besar.

“Pemerintahan demokrasi ini jangan hanya diisi oleh mereka yang memiliki isi tas. Kalau sistem kita tidak diperbaiki, maka yang akan mengisi ruang legislatif di daerah-daerah adalah orang-orang yang memiliki modal kuat, atau dimodali oleh orang yang modalnya kuat,” ucapnya.

Dengan demikian, unsur utusan golongan di MPR menurut Bamsoet tak hanya merefleksikan kebhinekaan. Sekaligus menjadi penjelasan kepada rakyat tentang terserapnya aspirasi semua golongan, dan terpenuhinya kesepakatan semua elemen bangsa yang berdaulat.

Ketua MPR RI: Sistem Demokrasi Indonesia Perlu Perbaikan dan…

Jakarta (18/10). Lebih dari 25 tahun pascareformasi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi di Indonesia. Semangat reformasi yang digaungkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Diperlukan pembangunan wawasan kebangsaan yang kuat bagi seluruh elemen bangsa guna menyongsong era Indonesia Emas 2045. Untuk itu, simbol-simbol kebangsaan perlu diinternalisasikan kepada generasi penerus sejak usia dini.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (17/10).

“Perbaikan masih banyak yang harus kita kejar. Ternyata pascareformasi keadaan kita tidak semakin baik sebagaimana yang diimpikan pada saat reformasi,” ujarnya.

Menurutnya, setiap sendi-sendi kehidupan demokrasi masih dalam perbaikan. “Kehidupan demokrasi masih dalam perbaikan, kehidupan ekonomi kita juga masih dalam pemantapan, kehidupan masyarakat yang berkeadilan, kemiskinan dan kebodohan, kita masih bergelut di situ,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menegaskan, untuk mencapai reformasi yang diinginkan membutuhkan waktu yang panjang. “Sebenarnya kita mempunyai ekspektasi tinggi saat Reformasi agar bisa mendongkrak ke arah yang lebih baik. Tapi semua itu memerlukan waktu dan perlu penyesuaian dari berbagai pihak. Kita membutuhkan proses agar benar-benar matang dan membumi,” tambahnya.

Menurut pandangannya, pendapatan per kapita dan literasi pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebabnya. “Pilihan demokrasi kita menurut pribadi saya, belum waktunya kesana. Karena income per kapita kita masih rendah dan literasi pendidikan kita masih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai Barat, yang demokrasinya bisa maju karena masyarakatnya juga sudah maju,” ujarnya.

Bamsoet menambahkan membangun wawasan kebangsaan harus dilaksanakan masif agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan mengisi setiap ruang publik. Dan yang tidak kalah pentingnya, membangun wawasan kebangsaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, agar tertanam kuat dan tidak mudah goyah oleh arus perubahan zaman” pungkas Bamsoet.

Dalam pertemuan itu, Bamsoet mengapresiasi kontribusi yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan, “Saya mengapresiasi kontribusi LDII yang gerakannya selalu pada nilai-nilai kebangsaan, pertanian, sumberdaya alam, SDM dan seterusnya. Tidak hanya bicara tentang agama tapi juga bicara soal kehidupan yang berkeadilan, kesejahteraan dan memerangi kebodohan,” tutupnya.
Sementara, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan Ormas Islam sebagai civil society memilik peran dalam memperkuat semangat Reformasi.

“Komunikasi seperti ini dalam rangka menyamakan visi dan persepsi, supaya sikap kita dalam menangani negara dengan kesepakatan yang sudah disepakati ini sinkron,” paparnya. Menurut KH Chriswanto, ketika semangat Reformasi masih jauh dari yang diharapkan, maka dibutuhkan iuran tangan seluruh komponen anak bangsa. “Yang kurang kita perbaiki bersama, yang lebih kita pertahankan sehingga kita bisa menuju ke arah kesepakatan dengan damai,” tegasnya.
Terkadang, lanjut KH Chriswanto, demokrasi sering dikonotasikan bebas dalam menyampaikan pendapat. Sehingga kadangkala cara mengatasi perbedaan menggunakan kekerasan. “Komunikasi seperti ini adalah sarana yang efektif sehingga dapat menghindari hal-hal yang memberikan dampak negatif kepada bangsa dan negara,” urainya.

KH Chriswanto memaparkan, pertemuan itu bagian dari “Road to Rakernas” sekaligus mengundang Ketua MPR RI itu menjadi pembicara dalam Rakernas LDII yang akan diselenggarakan November mendatang.
“Kami sebagai salah satu kekuatan civil society yang mengurusi rakyat tentu kami perlu berkomunikasi, salah satunya sarana yang kami gunakan adalah pelaksanaan Rakernas nanti. Maka kami mengundang Pak Bamsoet dalam Rakernas untuk memberikan wawasan kepada kami,” tuturnya.

Terhadap permintaan LDII tersebut Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 yang akan digelar pada tanggal 7-9 November 2023 di Jakarta. “Insya Allah saya akan hadir,” ujar Bamsoet. Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum DPP LDII didampingi Sekretaris Umum Dody Taufiq Wijaya, Ketua Sudarsono, Sekretaris Rioberto Sidauruk dan Departemen OKK Rahmat Tri Fahmi.

Kemendikbudristek dan LDII Sepakat Pendidikan Karakter Dimulai Sejak Dini

Jakarta (18/10). Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Muhammad Adlin Sila mengatakan membentuk sumberdaya manusia berkualitas dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyakat. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Pengurus DPP LDII, di ruang Tarumanegara, Gedung A, Kemendikbudristek, Jakarta, pada Senin (16/10).

Dalam kunjungan tersebut, LDII mengundang Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi pembicara di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Sekaligus mengundang Nadiem sebagai pembicara kunci dalam webinar “Gerakan PAUD Profesional Religius Menuju Indonesia Emas 2045” yang akan dilaksanakan pada Sabtu (21/10).

Menanggapi undangan tersebut, Adlin menyambut baik dan menegaskan program-program LDII tersebut, sejalan dengan program “Merdeka Belajar” yang dicanangkan Mendikbudristek.

“Saya kira tema yang akan diangkat dalam kegiatan webinar sangat terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri, terutama terkait dengan pendidikan PAUD. Bagi kami, ini merupakan awal mula dalam mendidik karakter anak-anak,” ujar professor riset itu.

Ia mendorong, kerja sama dan kolaborasi antara LDII dan Mendikbudristek, “Kami ingin kebijakan Merdeka Belajar menjadi gerakan sosial. Karena itu, kami mengajak seluas-luasnya kepada masyarakat sipil termasuk LDII untuk mengkampanyekan merdeka belajar ini. Karena saya yakin ini dibutuhkan oleh dunia pendidikan kita ke depan,” ungkapnya.

Mantan Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI itu mengapresiasi LDII mengangkat profesional religius dalam membentuk SDM berkualitas. “Nilai-nilai religius menurut saya semuanya bagus apapun agamanya. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia untuk menerjemahkan nilai-nilai agama itu sehingga membumi,” ungkapnya.

“Profesional itukan artinya puncak dari nilai-nilai agama. Kalau dalam agama itu konsep Ihsan atau mukhsin. Artinya, kita melakukan sesuatu tanpa dipaksa atau disaksikan oleh orang lain. Saya kira kami sebagai lembaga pendidikan mengajak anak-anak kita untuk punya karakter agama yang menjadi menyatu sehingga menjadi bagian dari karakter masing-masing anak,” tutupnya.

Sementara, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan penyiapan SDM berkualitas menjadi keharusan, “Penyiapan SDM ini mutlak. Negara supaya tetap eksis, maka harus menyiapkan SDM yang berwawasan kebangsaan, akhlakul karimah, keagamaan, profesional, sehat secara jasmani dan rohani,” ungkapnya.

Untuk mencapai hal itu, KH Chriswanto mengatakan perlunya kerja sama dan kolaborasi anatara masyarakat sipil kepada otoritas. “Karena tidak mungkin dapat dikerjakan satu instansi saja tapi kesepakatan. Saya berharap tidak berhenti di sini, tapi kerja sama ini berkelanjutan karena sama-sama mempunyai visi yang sama yakni menyiapkan Indonesia sejahtera, adil dan beradab,” ujarnya.

Terkait pelaksaan webinar gerakan PAUD, KH Chriswanto menyebut menyiapkan pendidikan karakter harus dimulai sejak di dalam kandungan. “Kami melakukan itu sejak anak di dalam kandungan, orangtuanya menerima parenting skill yang baik, sehat jasmani dan Rohani, sehingga lahir sebagai generasi yang sehat,” ungkap Chriswanto yang didampingi Ketua DPP LDII Basseng, Prof.Singgih Tri Sulistiyono dan Prof.Netti Herawati.

Ketum LDII Ingatkan Risiko Besar Bila Masih Pakai Politik…

Manokwari (27/9). Akar sejarah politik identitas adalah gerakan moral dan perjuangan kelas, untuk melepaskan diri dari penindasan dan kesewenang-wenangan. Gerakan politik identitas dipakai orang-orang kulit hitam melawan diskriminasi warga kulit putih.

“Namun Pemilu di Indonesia, Amerika, Belanda, dan Italia di abad 21, menunjukkan batasan mengenai komunikasi politik populis dan politik identitas menjadi kabur. Keduanya digunakan untuk memburukkan pihak lain, juga untuk membuat batasan antara kawan dan lawan,” tutur Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat ditemui di kantor DPW LDII Papua Barat usai acara Musyawarah Wilayah IV LDII Papua Barat, pada Selasa (26/9).

Pemilu lalu, menurut KH Chriswanto, para elit politik menggunakan politik identitas untuk menandai atau melabel pihak lain. Bukan untuk membangkitkan semangat membangun bangsa dan negara, sebagaimana lahirnya teori politik identitas. Dari penggunaan politik identitas yang negatif itu, melahirkan komunikasi politik populis.

Komunikasi politik populis adalah bentuk komunikasi yang menyalahkan pihak lain, atas kegagalan negeri ini, “Bentuknya terlihat, kelompok-kelompok agama menyalahkan para nasionalis jauh dari Tuhan, sehingga negara menjadi gagal. Sementara kelompok nasionalis mengatakan kegagalan bangsa akibat pola pikir konservatif para pemuka agama,” tutur KH Chriswanto.

Di Italia, Jerman, dan Belanda menurut KH Chriswanto, para elit politik sayap kanan menuding penyebab sempitnya lapangan kerja dan penurunan ekonomi dialamatkan kepada para imigran Timur Tengah, “Sama halnya saat Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Trump, menuding imigran Meksiko mengambil alih lapangan kerja warga,” ujarnya.

Politik identitas dan komunikasi politik populis, menurutnya, terbukti mampu memikat pemilih juga membangkitkan fanatisme. Namun ada risiko yang lebih besar, “Keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa menjadi taruhan,” tegas KH Chriswanto. Cita-cita luhur berdirinya negara dan bangsa Indonesia jadi pertaruhan hanya karena Pemilu lima tahun sekali.

Ia pun mengingatkan para elit politik agar bersikap dewasa, dengan tidak membawa gaya kampanye politik identitas dalam menghadapi Pemilu 2024, “Saya minta seluruh elit politik supaya lebih dewasa, dalam mensikapi, tidak termakan pola-pola komunikasi politik populis dan praktik politik identitas yang berakibat timbulnya perpecahan,” kata Chriswanto.

Bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan ras, menurut KH Chriswanto merupakan ladang subur tumbuhnya politik identitas. Apalagi, untuk keperluan instan menarik suara, politik identitas sangat rentan digunakan para elit politik. Ia pun berpesan, agar masyarakat tidak terprovokasi dan menyadari, Indonesia ini dibangun atas dasar perbedaan, “Dan sudah seharusnya perbedaan itu tidak dipermasalahkan lagi,” paparnya.

Ia pun juga mengimbau para elit politik untuk menyadari risiko perpecahan, bila masih menggunakan gaya lama dalam kampanye Pemilu. Selain itu, ia juga meminta pihak-pihak lain jangan menunggangi tahun politik demi popularitas, “Membuat kegiatan yang mendiskriminasi pihak lain di tahun politik, justru motifnya perlu dicurigai. Sekadar untuk popularitas atau memang ingin memecah belah bangsa,” tegas KH Chriswanto.

Antara popularitas dan ingin memecah blah bangsa, menunjukkan ketidakdewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Justru, menurut KH Chriswanto, bila ingin memperoleh panggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua pihak harus menunjukkan kontribusinya dalam membangun negara. Bukan malah membuat gaduh atau menista pihak lain.

Saat Temui LDII, Kabaintelkam Jelaskan Ingar Bingar Tahun Politik…

Jakarta (14/9). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dan jajarannya, silaturahim ke Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (13/9). Dalam pertemuan itu, Kepala Baintelkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Suntana menerima masukan LDII, untuk memperkuat Kamtibmas pada tahun-tahun politik.

Komjen Pol. Suntana tidak memungkiri, pesta demokrasi berpotensi menimbulkan polarisasi. Apalagi jika tidak dikelola dengan tepat dan terukur, bisa menimbulkan konflik. Ia melalui Baintelkam, mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan terpolarisasi. Ia mengingatkan di tahun politik, muncul pula aktor-aktor yang mengadu domba, menyebarkan berita bohong, fitnah dan provokasi yang memecah-belah masyarakat.

“Kami melaksanakan upaya preventif dan penegakan hukum. Kami ajak masyarakat menyikapi masalah sosial yang ada dengan tindakan yang baik,” ujar Komjen Pol. Suntana. Ia pun mengutip ayat Alquran, Surat Al Ashr ayat 3, “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

LDII mencoba menyampaikan informasi yang edukatif melalui Rakernas dan bisa merumuskan kontribusi LDII terhadap bangsa. “Sehingga negara ini betul-betul menghadapi Pemilu ini dengan damai dan berhasil,” katanya.

Ayat tersebut menjadi pijakannya, dalam menyelesaikan permasalahan Kamtibmas pada tahun politik dengan tetap memperhatikan ketenangan dalam masyarakat, “Herang caina, beunang laukna, yang artinya airnya tetap bening, sementara ikannya tertangkap,” ujar Komjen Pol. Suntana memberi penjelasan.

Ia mengajak LDII, berpartisipasi menjaga kebajikan dan mengajak kebaikan pada masyarakat yang lain. Ia menambahkan, kelompok masyarakat yang mengadakan kegiatan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka harus memberitahukan acara mereka dan mengantongi izin, “Bila acara tersebut berpotensi memecah belah bangsa, dalam situasi tertentu polisi bisa membubarkan kegiatan,” ungkapnya.

Terkait kehadiran DPP LDII, ia mengucapkan selamat atas pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada November nanti. Semoga berjalan aman dan lancar. Kepolisian siap membantu dan mendukung kegiatan Rakernas yang akan dilaksanakan. Maju terus LDII,” katanya.

Menanggapi ajakan Komjen Pol. Suntana mewujudkan tahun politik yang damai, KH Chriswanto Santoso menggencarkan edukasi untuk meningkatkan literasi digital warga LDII. DPP LDII terus menginformasikan kegiatan yang positif kepada masyarakat. Pihaknya juga terus berkoordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan Polri.

“Yang jelas LDII berkepentingan untuk menjaga agar negeri ini tetap diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kebarokahan. Kedatangan kami ke Kabaintelkam untuk melaporkan persiapan Rakernas. Kami sudah diterima Presiden Jokowi dan siap untuk membuka, serta meresmikan Gedung Serbaguna LDII. Kami juga sudah diterima Wakil Presiden dan siap untuk menutup Rakernas LDII 2023,” kata KH Chriswanto.

Dalam kesempatan itu, KH Chriswanto juga mengundang Kapolri dan Kepala Baintelkam untuk memberikan materi dalam Rakernas. Dengan kehadiran para narasumber terutama dari Polri, KH Chriswanto berharap Rakernas LDII mampu melahirkan rekomendasi yang bisa menyejukkan tahun politik. Sehingga, negeri ini tidak lagi selalu ribut setiap agenda lima tahunan.

“Harapannya, masyarakat tidak terbawa oleh post truth atau kebenaran baru. Maksudnya, kebenaran yang belum tentu itu merupakan kebenaran hakiki yang seringkali dibuat karena faktor framing,” katanya.