Nasional

Ketua MPR RI: Sistem Demokrasi Indonesia Perlu Perbaikan dan…

  • October 18, 2023

Jakarta (18/10). Lebih dari 25 tahun pascareformasi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi di Indonesia. Semangat reformasi yang digaungkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Diperlukan pembangunan wawasan kebangsaan yang kuat bagi seluruh elemen bangsa guna menyongsong era Indonesia Emas 2045. Untuk itu, simbol-simbol kebangsaan perlu diinternalisasikan kepada generasi penerus sejak usia dini.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (17/10).

“Perbaikan masih banyak yang harus kita kejar. Ternyata pascareformasi keadaan kita tidak semakin baik sebagaimana yang diimpikan pada saat reformasi,” ujarnya.

Menurutnya, setiap sendi-sendi kehidupan demokrasi masih dalam perbaikan. “Kehidupan demokrasi masih dalam perbaikan, kehidupan ekonomi kita juga masih dalam pemantapan, kehidupan masyarakat yang berkeadilan, kemiskinan dan kebodohan, kita masih bergelut di situ,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menegaskan, untuk mencapai reformasi yang diinginkan membutuhkan waktu yang panjang. “Sebenarnya kita mempunyai ekspektasi tinggi saat Reformasi agar bisa mendongkrak ke arah yang lebih baik. Tapi semua itu memerlukan waktu dan perlu penyesuaian dari berbagai pihak. Kita membutuhkan proses agar benar-benar matang dan membumi,” tambahnya.

Menurut pandangannya, pendapatan per kapita dan literasi pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu faktor penyebabnya. “Pilihan demokrasi kita menurut pribadi saya, belum waktunya kesana. Karena income per kapita kita masih rendah dan literasi pendidikan kita masih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai Barat, yang demokrasinya bisa maju karena masyarakatnya juga sudah maju,” ujarnya.

Bamsoet menambahkan membangun wawasan kebangsaan harus dilaksanakan masif agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan mengisi setiap ruang publik. Dan yang tidak kalah pentingnya, membangun wawasan kebangsaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, agar tertanam kuat dan tidak mudah goyah oleh arus perubahan zaman” pungkas Bamsoet.

Dalam pertemuan itu, Bamsoet mengapresiasi kontribusi yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan, “Saya mengapresiasi kontribusi LDII yang gerakannya selalu pada nilai-nilai kebangsaan, pertanian, sumberdaya alam, SDM dan seterusnya. Tidak hanya bicara tentang agama tapi juga bicara soal kehidupan yang berkeadilan, kesejahteraan dan memerangi kebodohan,” tutupnya.
Sementara, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan Ormas Islam sebagai civil society memilik peran dalam memperkuat semangat Reformasi.

“Komunikasi seperti ini dalam rangka menyamakan visi dan persepsi, supaya sikap kita dalam menangani negara dengan kesepakatan yang sudah disepakati ini sinkron,” paparnya. Menurut KH Chriswanto, ketika semangat Reformasi masih jauh dari yang diharapkan, maka dibutuhkan iuran tangan seluruh komponen anak bangsa. “Yang kurang kita perbaiki bersama, yang lebih kita pertahankan sehingga kita bisa menuju ke arah kesepakatan dengan damai,” tegasnya.
Terkadang, lanjut KH Chriswanto, demokrasi sering dikonotasikan bebas dalam menyampaikan pendapat. Sehingga kadangkala cara mengatasi perbedaan menggunakan kekerasan. “Komunikasi seperti ini adalah sarana yang efektif sehingga dapat menghindari hal-hal yang memberikan dampak negatif kepada bangsa dan negara,” urainya.

KH Chriswanto memaparkan, pertemuan itu bagian dari “Road to Rakernas” sekaligus mengundang Ketua MPR RI itu menjadi pembicara dalam Rakernas LDII yang akan diselenggarakan November mendatang.
“Kami sebagai salah satu kekuatan civil society yang mengurusi rakyat tentu kami perlu berkomunikasi, salah satunya sarana yang kami gunakan adalah pelaksanaan Rakernas nanti. Maka kami mengundang Pak Bamsoet dalam Rakernas untuk memberikan wawasan kepada kami,” tuturnya.

Terhadap permintaan LDII tersebut Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 yang akan digelar pada tanggal 7-9 November 2023 di Jakarta. “Insya Allah saya akan hadir,” ujar Bamsoet. Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum DPP LDII didampingi Sekretaris Umum Dody Taufiq Wijaya, Ketua Sudarsono, Sekretaris Rioberto Sidauruk dan Departemen OKK Rahmat Tri Fahmi.

Nasional

Kemendikbudristek dan LDII Sepakat Pendidikan Karakter Dimulai Sejak Dini

  • October 18, 2023

Jakarta (18/10). Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Muhammad Adlin Sila mengatakan membentuk sumberdaya manusia berkualitas dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyakat. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Pengurus DPP LDII, di ruang Tarumanegara, Gedung A, Kemendikbudristek, Jakarta, pada Senin (16/10).

Dalam kunjungan tersebut, LDII mengundang Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi pembicara di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Sekaligus mengundang Nadiem sebagai pembicara kunci dalam webinar “Gerakan PAUD Profesional Religius Menuju Indonesia Emas 2045” yang akan dilaksanakan pada Sabtu (21/10).

Menanggapi undangan tersebut, Adlin menyambut baik dan menegaskan program-program LDII tersebut, sejalan dengan program “Merdeka Belajar” yang dicanangkan Mendikbudristek.

“Saya kira tema yang akan diangkat dalam kegiatan webinar sangat terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri, terutama terkait dengan pendidikan PAUD. Bagi kami, ini merupakan awal mula dalam mendidik karakter anak-anak,” ujar professor riset itu.

Ia mendorong, kerja sama dan kolaborasi antara LDII dan Mendikbudristek, “Kami ingin kebijakan Merdeka Belajar menjadi gerakan sosial. Karena itu, kami mengajak seluas-luasnya kepada masyarakat sipil termasuk LDII untuk mengkampanyekan merdeka belajar ini. Karena saya yakin ini dibutuhkan oleh dunia pendidikan kita ke depan,” ungkapnya.

Mantan Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI itu mengapresiasi LDII mengangkat profesional religius dalam membentuk SDM berkualitas. “Nilai-nilai religius menurut saya semuanya bagus apapun agamanya. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia untuk menerjemahkan nilai-nilai agama itu sehingga membumi,” ungkapnya.

“Profesional itukan artinya puncak dari nilai-nilai agama. Kalau dalam agama itu konsep Ihsan atau mukhsin. Artinya, kita melakukan sesuatu tanpa dipaksa atau disaksikan oleh orang lain. Saya kira kami sebagai lembaga pendidikan mengajak anak-anak kita untuk punya karakter agama yang menjadi menyatu sehingga menjadi bagian dari karakter masing-masing anak,” tutupnya.

Sementara, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan penyiapan SDM berkualitas menjadi keharusan, “Penyiapan SDM ini mutlak. Negara supaya tetap eksis, maka harus menyiapkan SDM yang berwawasan kebangsaan, akhlakul karimah, keagamaan, profesional, sehat secara jasmani dan rohani,” ungkapnya.

Untuk mencapai hal itu, KH Chriswanto mengatakan perlunya kerja sama dan kolaborasi anatara masyarakat sipil kepada otoritas. “Karena tidak mungkin dapat dikerjakan satu instansi saja tapi kesepakatan. Saya berharap tidak berhenti di sini, tapi kerja sama ini berkelanjutan karena sama-sama mempunyai visi yang sama yakni menyiapkan Indonesia sejahtera, adil dan beradab,” ujarnya.

Terkait pelaksaan webinar gerakan PAUD, KH Chriswanto menyebut menyiapkan pendidikan karakter harus dimulai sejak di dalam kandungan. “Kami melakukan itu sejak anak di dalam kandungan, orangtuanya menerima parenting skill yang baik, sehat jasmani dan Rohani, sehingga lahir sebagai generasi yang sehat,” ungkap Chriswanto yang didampingi Ketua DPP LDII Basseng, Prof.Singgih Tri Sulistiyono dan Prof.Netti Herawati.

Nasional

Ketum LDII Ingatkan Risiko Besar Bila Masih Pakai Politik…

  • September 27, 2023

Manokwari (27/9). Akar sejarah politik identitas adalah gerakan moral dan perjuangan kelas, untuk melepaskan diri dari penindasan dan kesewenang-wenangan. Gerakan politik identitas dipakai orang-orang kulit hitam melawan diskriminasi warga kulit putih.

“Namun Pemilu di Indonesia, Amerika, Belanda, dan Italia di abad 21, menunjukkan batasan mengenai komunikasi politik populis dan politik identitas menjadi kabur. Keduanya digunakan untuk memburukkan pihak lain, juga untuk membuat batasan antara kawan dan lawan,” tutur Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat ditemui di kantor DPW LDII Papua Barat usai acara Musyawarah Wilayah IV LDII Papua Barat, pada Selasa (26/9).

Pemilu lalu, menurut KH Chriswanto, para elit politik menggunakan politik identitas untuk menandai atau melabel pihak lain. Bukan untuk membangkitkan semangat membangun bangsa dan negara, sebagaimana lahirnya teori politik identitas. Dari penggunaan politik identitas yang negatif itu, melahirkan komunikasi politik populis.

Komunikasi politik populis adalah bentuk komunikasi yang menyalahkan pihak lain, atas kegagalan negeri ini, “Bentuknya terlihat, kelompok-kelompok agama menyalahkan para nasionalis jauh dari Tuhan, sehingga negara menjadi gagal. Sementara kelompok nasionalis mengatakan kegagalan bangsa akibat pola pikir konservatif para pemuka agama,” tutur KH Chriswanto.

Di Italia, Jerman, dan Belanda menurut KH Chriswanto, para elit politik sayap kanan menuding penyebab sempitnya lapangan kerja dan penurunan ekonomi dialamatkan kepada para imigran Timur Tengah, “Sama halnya saat Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Trump, menuding imigran Meksiko mengambil alih lapangan kerja warga,” ujarnya.

Politik identitas dan komunikasi politik populis, menurutnya, terbukti mampu memikat pemilih juga membangkitkan fanatisme. Namun ada risiko yang lebih besar, “Keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa menjadi taruhan,” tegas KH Chriswanto. Cita-cita luhur berdirinya negara dan bangsa Indonesia jadi pertaruhan hanya karena Pemilu lima tahun sekali.

Ia pun mengingatkan para elit politik agar bersikap dewasa, dengan tidak membawa gaya kampanye politik identitas dalam menghadapi Pemilu 2024, “Saya minta seluruh elit politik supaya lebih dewasa, dalam mensikapi, tidak termakan pola-pola komunikasi politik populis dan praktik politik identitas yang berakibat timbulnya perpecahan,” kata Chriswanto.

Bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan ras, menurut KH Chriswanto merupakan ladang subur tumbuhnya politik identitas. Apalagi, untuk keperluan instan menarik suara, politik identitas sangat rentan digunakan para elit politik. Ia pun berpesan, agar masyarakat tidak terprovokasi dan menyadari, Indonesia ini dibangun atas dasar perbedaan, “Dan sudah seharusnya perbedaan itu tidak dipermasalahkan lagi,” paparnya.

Ia pun juga mengimbau para elit politik untuk menyadari risiko perpecahan, bila masih menggunakan gaya lama dalam kampanye Pemilu. Selain itu, ia juga meminta pihak-pihak lain jangan menunggangi tahun politik demi popularitas, “Membuat kegiatan yang mendiskriminasi pihak lain di tahun politik, justru motifnya perlu dicurigai. Sekadar untuk popularitas atau memang ingin memecah belah bangsa,” tegas KH Chriswanto.

Antara popularitas dan ingin memecah blah bangsa, menunjukkan ketidakdewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Justru, menurut KH Chriswanto, bila ingin memperoleh panggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua pihak harus menunjukkan kontribusinya dalam membangun negara. Bukan malah membuat gaduh atau menista pihak lain.

Nasional

Jelang Muswil IV LDII Papua Barat, Ketum LDII Berpesan…

  • September 26, 2023

Manokwari (26/9). Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) IV LDII Papua Barat, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso berpesan, agar para pengurus membuat program pengabdian prioritas. Hal itu ia katakan, saat konferensi pers Pramuswil LDII Papua Barat, di Tabea Social House, Manokwari, Papua Barat, pada Minggu (24/9).

“Setelah kami berbincang, potensi program prioritas LDII Papua Barat, adalah penanganan kemiskinan dan pencegahan stunting. Akan kami pelajari, apakah karena masalah budaya, ekonomi, atau hal lainnya,” ujarnya.

Secara umum, Chriswanto mengungkapkan LDII memiliki “8 program pengabdian untuk bangsa”. “Pertama, adalah kebangsaan. Kemudian keagamaan, ada sisi moralitas. Program Pendidikan, harus profesional dan berkarakter. Program Kesehatan, seperti pencegahan stunting,” ujarnya.

Selanjutnya, ada program teknologi digital. “Kami bekerja sama dengan Kominfo, telah melaksanakan literasi digital pada 200 ribuan warga kami,” pungkasnya.

Hal itu bertujuan, agar tidak menjadi korban efek negatif dari era digital. “Kami berpesan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau pikiran baik, maka memanfaatkan teknologi digital, yang dibuka adalah yang baik-baik,” jelasnya.

Kemudian, program ekonomi syariah dan energi baru terbarukan. “Kami sudah membangun PLTS dan PLTMH di ponpes dan tempat ibadah kami. Kutub utara, setiap tahun bergeser 0,5 derajat. Maka, energi baru terbarukan penting dikaitkan dengan lingkungan hidup,” pungkasnya.

Terakhir, adalah program ketahanan pangan. “Saat ini terjadi el nino, yang menyebabkan banyak kekeringan. Kami mendorong, kedaulatan pangan yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Selain rekomendasi program strategis, Chriswanto mengungkapkan, Muswil IV LDII Papua Barat yang akan dihelat pada tanggal 26 September itu, akan membicarakan beberapa hal. “Pertama, mengevaluasi kinerja kepengurusan periode sebelumnya. Apa yang harus diperbaiki, sesuai dengan program kerja yang telah dibuat,” imbuhnya.

Kedua, mengevaluasi kepengurusan, apakah ketua dilanjutkan atau memilih ketua yang baru. “Besok kami bermusyawarah secara mufakat,” jelasnya.

Ketiga, memberikan rekomendasi kondisi keterkinian. “Baik lokal di Papua Barat, maupun secara umum. Terlebih menyongsong Pemilu 2024, kami mengimbau warga LDII netral aktif dan damai,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Chriswanto juga mengungkapkan, kehadirannya di Papua Barat untuk menginformasikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP LDII yang akan dihelat pada tanggal 7-9 November 2023 di Jakarta.

“Sudah 2 tahun setelah Munas, kami punya kewajiban melaksanakan Rakernas. Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis,” ujarnya.

Terlebih, menjelang tahun politik 2024, ia mengatakan ada kehangatan berlebih yang berpotensi mengacaukan keberlangsungan bangsa dan negara. “Jangan sampai persatuan dan kesatuan kita rusak karena momen ini,” ujarnya.

Menurutnya, persatuan bangsa bisa rusak apabila Pemilu lebih banyak membicarakan jeleknya calon, dibandingkan baiknya calon. “Maka dalam Rakernas, kami akan mengundang tiga capres. Rakernas akan dibuka Presiden Jokowi dan ditutup Wapres Ma’ruf Amin,” katanya.

Ia berharap pada Rakernas nanti para capres menyampaikan visi dan misi, serta program kerjanya. “Bukan black campaign, juga tidak ada politik uang sehingga tidak terjadi potensi korupsi electoral,” jelasnya.

Maka, dari Pemilu 2024, LDII menginginkan yang terpilih merupakan wujud keterwakilan, bukan keterpilihan. “Kalau keterwakilan, menghindarkan potensi transaksional. Betul-betul untuk rakyat Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu Ketua DPW LDII Papua Barat, Suroto mengatakan bahwa dalam Muswil IV LDII Papua Barat itu nantinya akan diikuti sekitar 80 orang yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota. Yaitu dari Kabupaten Bintuni, Fakfak, Kaimana, Manokwari, sedangkan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong hadir sebagai peninjau.

“Dengan kehadiran Ketua Umum LDII di Manokwari menambah semangat warga dan pengurus LDII Papua Barat dalam mensukseskan Muswil IV LDII Papbar dan meningkatkan karya, kontribusi dan komunikasi LDII di tengah masyarakat,” ujar Suroto.

Nasional

Jubir Menhan: Perdamaian Jadi Esensi Politik Pertahanan Indonesia

  • September 21, 2023

Jakarta (21/9). Bagi Indonesia seribu kawan masih kurang, sementara satu lawan terlalu banyak. Hal tersebut menunjukkan kebijakan pertahanan nasional harus aktif, sebagaimana tersemat dalam “Pembukaan UUD 1945”. Bahkan, menjadi salah satu tujuan berdirinya negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pernyataan tersebut ditegaskan Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam peluncuran bukunya yang berjudul ‘Politik Pertahanan’, di Aula Theatre Gedung Pierre Tendean, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

Dahnil menceritakan tantangan yang dihadapi Prabowo saat menjadi Menhan. Ia mengatakan spektrum pertahanan sangat luas, bukan sekadar penguatan militer, namun juga ekonomi. Dalam buku setebal 248 halaman tersebut, Dahnil menyampaikan di antaranya berbagai kebijakan pertahanan Prabowo selama menjabat sebagai Menhan.

Buku tersebut memuat berbagai topik mulai dari Pertahanan Rakyat Semesta, Pangan dan Pertahanan Negara, Memperkuat Diplomasi Pertahanan Kita, Politik Alutsista Prabowo Subianto, hingga Urgensi Komponen Cadangan TNI.

“Menhan Prabowo sejak dilantik, dalam beberapa bulan melawat ke-10 negara. Prabowo bertindak bukan hanya sebagai menhan tapi juga menteri luar negeri. Prabowo berdiplomasi pertahanan membangun perkawanan, bukan hanya membangun alat utama sistem pertahanan (Alutsista),” tutur Dahnil.

Menurutnya, apa yang dilakukan Menhan adalah untuk menghindari perang, “Dari sini kita bisa menarik definisi, bahwa perang adalah diplomasi gagal. Bila kita tidak kuat, maka berkawan dengan semua orang,” tuturnya.

Indonesia yang cinta damai, tentu saja harus bersiap dengan perang. Apalagi, ibarat perahu, menurut Dahnil, Indonesia sedang berlayar di antara dua karang, “Kita sedang berada di antara konflik Amerika Serikat dan China, dua negara adidaya,” tutur Dahnil. Untuk itu, Indonesia harus mandiri dalam industri pertahanan, membangun ekonomi berwawasan pertahanan, pangan sebagai pertahanan negara, hingga penguatan era digital.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP LDII Singgih Trisulistiyono yang diundang dalam acara tersebut mengatakan, buku karya Jubir Kemenhan Dahnil Anzar memicu dan memacu pemikiran-pemikiran baru mengenai pertahanan, “Buku ini sebagai pijakan pemikiran, yang harus dikembangkan untuk menjaring pemikiran segar. Agar Indonesia di masa depan menjadi negara yang well defend,” tutur Singgih yang juga Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Sebagai negara yang memiliki pertahanan yang baik, menurut Singgih, Indonesia bisa menentukan dirinya sendiri, menentukan keamanan lingkungan geostrategis, dan geopolitik, “Ke depan kita juga perlu mengembangkan studi ini, yakni membangun pertahanan yang berbasis kepada Pancasila dan semangat nasionalisme. Karena ini menjadi fundamental yang sangat penting untuk membangun pertahanan Indonesia ke depan,” imbuh Singgih.

Ia menambahkan untuk bisa melahirkan gagasan-gagasan pertahanan yang baik, bangsa Indonesia juga harus belajar sejarah, “Dari sejarah kita bisa mengambil pelajaran, agar tidak mengalami nasib serupa. Syaratnya adalah kita membangun pertahanan yang baik, jadi saya kira buku ini sangat inspiratif,” pungkasnya.

Beberapa penanggap yang hadir dalam kesempatan itu antara lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksda TNI (Purn) Amarulla Octavian, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wartawan Harian Kompas Edna Caroline, dan Pengamat Militer dan Pertahanan Khairul Fahmi.

Nasional

Menkominfo: Pemilu Butuh Ruang Diskusi Digital yang Sehat untuk…

  • September 21, 2023

Jakarta (21/9). Google dan Youtube Indonesia menggelar acara “memahami Pemilu 2024” pada Rabu (20/9). Acara yang diselenggarakan di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta juga dihadiri  Budi Arie Setiadi. Dalam kesempatan itu, DPP LDII juga diundang sebagai peserta.

Dalam sambutannya, Budi Arie mengatakan, Pemilu 2024 bakal melibatkan sekitar 204 juta pemilih. Angka tersebut naik signifikan sebesar 12 persen dibandingkan dengan Pemilu 2019, “Ini adalah indikasi positif yang menunjukkan minat yang tinggi, dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi di Indonesia,” ujar Budi.

Budi juga mengungkapkan data mengenai profil pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2021-2022. Menurutnya, Indonesia mencatatkan tingkat penetrasi internet sebesar 78 persen, “Terdapat 153,7 juta pengguna media sosial berusia 18 tahun ke atas, yang aktif secara daring dengan rata-rata menggunakan media sosial selama enam jam per hari,” ungkapnya. Ia berpendapat teknologi dan internet memiliki peran yang sangat penting dalam proses Pemilu 2024.

Mantan jurnalis Media Indonesia ini mengatakan, Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan bahwa Pemilu 2024 berjalan damai. Pemilu Damai 2024 menjadi salah satu agenda penting dalam 13 bulan ke depan, “Tujuannya adalah mewujudkan Pemilu yang damai, bermartabat, dan berkualitas sebagai tolok ukur kedewasaan demokrasi. Untuk mencapainya, perlu menciptakan ruang digital yang sehat. Ruang di mana berbagai kelompok dapat berdiskusi secara damai dan menghormati perbedaan pendapat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam menjelaskan tantangan yang dihadapi Google dalam mengatasi masalah misinformasi dalam konteks Pemilu mendatang, “Google mengakui bahwa tantangan dalam menghadapi penyebaran misinformasi selama Pemilu semakin kompleks. Para penyebar misinformasi semakin canggih dalam taktik dan teknik mereka. Namun, Google telah berkomitmen untuk terus berupaya mencegah penyebaran misinformasi di platformnya,” ujarnya.

Salah satu pendekatan yang diambil oleh Google adalah meningkatkan literasi media digital di kalangan warganet. Untuk mencapai tujuan itu, Google akan bekerja sama dengan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Safer Internet Lab, Cek Fakta, Narasi Media, dan Vindes untuk mengedukasi pemilih pemula. Mereka diupayakan mampu mengenali dan menghindari misinformasi.

“Program inisiatif Google ini diberi nama “Recheck sebelum Kegocek,” dengan harapan dapat memberdayakan warganet untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang mereka temui di dunia digital,” tutur Putri Alam.

Google juga menjalankan upaya kolaboratif dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) untuk membantu komunitas, yang mungkin kurang terlayani di Indonesia. Program ini akan menjangkau lebih dari 1,6 juta orang, termasuk anak muda dan lansia, yang rentan terhadap misinformasi, “Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengenali, melawan, dan melaporkan informasi yang salah dan menyesatkan,” ungkapnya.

Sedangkan, Kepala Kebijakan Publik YouTube untuk Indonesia dan Asia Selatan, Danny Ardianto menjelaskan, ada empat upaya Youtube Indonesia dalam pencegahan konten hoaks,

“Ada empat R. Pertama, Remove artinya Youtube akan menghapus konten negatif yang melanggar hukum di negara setempat. Kedua, Reuse yang artinya mengangkat konten positif mengenai Pemilu 2024 dari media terpercaya dan kredibel. Yang ketiga, Reduce yaitu mengurangi konten yang kurang bermanfaat. Yang terakhir adalah Reward yang artinya memberikan monetisasi untuk konten positif nan bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPP LDII, Rioberto Sidauruk mengatakan LDII menyadari pengguna internet Indonesia sudah sangat banyak. Tentu LDII akan menjadi bagian untuk mengedukasi, “LDII berkeinginan bahwa pihak Google dan Youtube juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan ormas Islam lainnya.

LDII memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Google dan YouTube dalam melawan disinformasi, hoaks serta upaya untuk menyebarkan informasi yang sehat kepada masyarakat, baik masyarakat global dan secara khusus tentunya untuk masyarakat Indonesia.

“Komitmen YouTube dalam membantu upaya membangun literasi digital kepada masyarakat, khususnya tentu masyarakat Indonesia sangat bermanfaat. Selain itu, LDII juga sering memberikan edukasi mengenai pentingnya peranan sosial media untuk masyarakat melalui LINES (LDII News Network),” tuturnya. (FWI/LINES)

Nasional

Saat Temui LDII, Kabaintelkam Jelaskan Ingar Bingar Tahun Politik…

  • September 14, 2023

Jakarta (14/9). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dan jajarannya, silaturahim ke Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (13/9). Dalam pertemuan itu, Kepala Baintelkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Suntana menerima masukan LDII, untuk memperkuat Kamtibmas pada tahun-tahun politik.

Komjen Pol. Suntana tidak memungkiri, pesta demokrasi berpotensi menimbulkan polarisasi. Apalagi jika tidak dikelola dengan tepat dan terukur, bisa menimbulkan konflik. Ia melalui Baintelkam, mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan terpolarisasi. Ia mengingatkan di tahun politik, muncul pula aktor-aktor yang mengadu domba, menyebarkan berita bohong, fitnah dan provokasi yang memecah-belah masyarakat.

“Kami melaksanakan upaya preventif dan penegakan hukum. Kami ajak masyarakat menyikapi masalah sosial yang ada dengan tindakan yang baik,” ujar Komjen Pol. Suntana. Ia pun mengutip ayat Alquran, Surat Al Ashr ayat 3, “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

LDII mencoba menyampaikan informasi yang edukatif melalui Rakernas dan bisa merumuskan kontribusi LDII terhadap bangsa. “Sehingga negara ini betul-betul menghadapi Pemilu ini dengan damai dan berhasil,” katanya.

Ayat tersebut menjadi pijakannya, dalam menyelesaikan permasalahan Kamtibmas pada tahun politik dengan tetap memperhatikan ketenangan dalam masyarakat, “Herang caina, beunang laukna, yang artinya airnya tetap bening, sementara ikannya tertangkap,” ujar Komjen Pol. Suntana memberi penjelasan.

Ia mengajak LDII, berpartisipasi menjaga kebajikan dan mengajak kebaikan pada masyarakat yang lain. Ia menambahkan, kelompok masyarakat yang mengadakan kegiatan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka harus memberitahukan acara mereka dan mengantongi izin, “Bila acara tersebut berpotensi memecah belah bangsa, dalam situasi tertentu polisi bisa membubarkan kegiatan,” ungkapnya.

Terkait kehadiran DPP LDII, ia mengucapkan selamat atas pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada November nanti. Semoga berjalan aman dan lancar. Kepolisian siap membantu dan mendukung kegiatan Rakernas yang akan dilaksanakan. Maju terus LDII,” katanya.

Menanggapi ajakan Komjen Pol. Suntana mewujudkan tahun politik yang damai, KH Chriswanto Santoso menggencarkan edukasi untuk meningkatkan literasi digital warga LDII. DPP LDII terus menginformasikan kegiatan yang positif kepada masyarakat. Pihaknya juga terus berkoordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan Polri.

“Yang jelas LDII berkepentingan untuk menjaga agar negeri ini tetap diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kebarokahan. Kedatangan kami ke Kabaintelkam untuk melaporkan persiapan Rakernas. Kami sudah diterima Presiden Jokowi dan siap untuk membuka, serta meresmikan Gedung Serbaguna LDII. Kami juga sudah diterima Wakil Presiden dan siap untuk menutup Rakernas LDII 2023,” kata KH Chriswanto.

Dalam kesempatan itu, KH Chriswanto juga mengundang Kapolri dan Kepala Baintelkam untuk memberikan materi dalam Rakernas. Dengan kehadiran para narasumber terutama dari Polri, KH Chriswanto berharap Rakernas LDII mampu melahirkan rekomendasi yang bisa menyejukkan tahun politik. Sehingga, negeri ini tidak lagi selalu ribut setiap agenda lima tahunan.

“Harapannya, masyarakat tidak terbawa oleh post truth atau kebenaran baru. Maksudnya, kebenaran yang belum tentu itu merupakan kebenaran hakiki yang seringkali dibuat karena faktor framing,” katanya.

Nasional

Silaturrahim dengan Wapres, DPP LDII Paparkan Agenda Rakernas

  • September 14, 2023

Jakarta (14/9). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dan Sekretaris Hasyim Nasution menemui Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin di Rumah Dinas Wapres, pada Senin (11/9). Dalam pertemuan tersebut, KH Chriswanto mengundang Wapres untuk memberi pengarahan dan menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII pada November nanti.

“Rakernas rencananya akan dibuka Presiden Jokowi dan kami mengundang Wapres KH Ma’ruf Amin untuk menutup perhelatan tersebut,” ujar KH Chriswanto saat ditemui usai pertemuan dengan Wapres.

Menurut KH Chriswanto, Rakernas merupakan perhelatan akbar LDII yang merupakan agenda tetap. Dan biasanya, dihelat untuk menajamkan program kerja yang dibuat saat musyawarah nasional, “Momentum Rakernas saat ini sangat tepat, karena menjelang Pilpres 2024. Kami ingin mengundang para capres, memberi masukan terhadap program kerja kami. Sekaligus kami menyampaikan aspirasi kami, untuk membangun Indonesia,” papar KH Chriswanto.

Dalam Rakernas nanti, LDII akan mempertajam sekaligus mengevaluasi program kerja “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa”. Program yang dicetuskan pada Rakernas LDII 2018 lalu itu, terdiri dari kebangsaan, dakwah, pendidikan umum, ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, kesehatan, ekonomi syariah, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Menurut KH Chriswanto, pertemuan dengan KH Ma’ruf Amin sangat konstruktif, “Wapres insya Allah menutup Rakernas kami,” ujarnya. Ia berharap kedatangan Wapres KH Ma’ruf Amin juga dapat memberikan masukan kepada LDII, terkait kebangsaan dan dakwah. Dengan demikian, seluruh program kerja LDII selalu berkesinambungan dan selaras dengan kebijakan pemerintah.

Menurut KH Chriswanto, tugas ormas terutama ormas keagamaan adalah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional, “Terutama bagi kami sebagai lembaga dakwah, adalah membangun karakter manusia, yang kami sebut sebagai manusia yang profesional religius,” tuturnya.

Dengan manusia yang profesional religius, pemerintah memiliki modal besar dalam membangun bangsa. Tanpa kekhawatiran, bahwa pembangunan itu hanya menyejahterakan masyarakat tapi sisi moralnya justru mengalami krisis, “Kami menginginkan Indonesia sebagai negeri yang penuh rahmat dan pengampunan. Masyarakatnya merasakan adil dan makmur, dan moralnya menampakkan prilaku yang berbudi pekerti luhur,” pungkas KH Chriswanto.

Nasional

Ketum DPP LDII: Pers Harus Tetap Menjadi Ruang Diskusi…

  • February 9, 2023

Jakarta (9/2). Hari Pers Nasional (HPN) digelar setiap 9 Februari untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi profesi wartawan Indonesia yang didirikan di tahun 1946. Peringatan hari ulang tahun PWI yang ke-77 tersebut diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri acara yang bertemakan ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’ tersebut.

Terkait HPN 2023, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, pers Indonesia berjasa besar mengantar bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya, “Saat Indonesia lahir hingga hari ini, pers nasional turut mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah tantangan konvergensi media, konglomerasi media, hingga persaingan dengan media sosial,” tutur KH Chriswanto.

Ia mengingatkan kembali fitrah pers Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial kepada rakyat Indonesia. Menurut KH Chriswanto, pers sebagai fungsi kontrol sosial membuat pemerintah melihat pojok-pojok wilayah yang tidak tersentuh pembangunan.

Peran penting lainnya, menurut KH Chriswanto, pers sangat membantu pembentukan masyarakat madani agar organisasi kemasyarakatan (Ormas) agar maksimal membantu pemerintah. Bahkan sebaliknya, pers juga mengontrol keberadaan dan fungsi ormas itu sendiri, “Pers harus selalu menjadi ruang diskusi publik yang bebas, netral dan mencerdaskan, sehingga pemerintah mengetahui apa yang harus dibenahi dan masyarakat mengetahui kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan rakyatnya,” tuturnya.

Esensi demokrasi menuntut ruang diskusi publik yang netral itu, agar semua pihak berpikir dan memberi masukan yang komprehensif dalam upaya kesejahteraan bersama, “Pers hari ini berada di garis depan, dalam menginformasikan perbincangan publik. Sebaliknya, pers jangan menjadi ruang untuk menyebar sensasi yang tak mendidik publik,” imbuhnya.

Ia juga berharap, masyarakat bijak dalam memanfaatkan media sosial dan mengakses media massa, “Di media sosial, antara informasi yang benar dan tidak benar bercampur baur. Maka masyarakat bisa mengeceknya di media massa informasi dari media sosial itu,” imbuhnya. Namun, ia juga mengingatkan, media massa yang jadi panutan adalah media yang memiliki kredibilitas yang kuat, bukan media yang tiba-tiba muncul lalu membuat sensasi.

Untuk Hari Pers Nasional, KH Chriswanto mengapreasiasi dan mengucapkan selamat HPN 2023, “Semoga terus mengedukasi bangsa dan membantu mewujudkan clean and good government, dengan memberi masukan kepada pemerintah, agar program-program pembangunan berhasil dengan baik,” pungkasnya.

Tantangan Pers Hari Ini
Senada dengan KH Chriswanto Santoso, Ketua DPP LDII Korbid Komunikasi Informasi dan Media (KIM) DPP LDII, Rully Kuswahyudi mengatakan tantangan terbesar dalam mewujudkan ruang publik yang netral adalah konvergensi media dan konglomerasi media.

“Saat ini media berkutat dengan keragaman informasi karena konglomerasi media memunculkan jaringan media nasional hingga ke daerah-daerah. Di sisi lain membantu pers lokal mengakses berita nasional, namun di sisi lain justru menyeragamkan informasi,” imbuhnya.

Menurut Rully, media saat ini makin banyak terutama media online, namun pemberitaan tidak menjadi beragam justru sebaliknya. Di lain sisi, keberadaan konvergensi media mendorong media bersaing dengan media sosial dalam hal kecepatan, “Akibatnya, media jarang melakukan pendalaman, tetapi hanya memperhatikan trending topic. Memantau media sosial para tokoh, untuk membuat kutipan,” ujar Rully.

Ia berharap, di usianya yang ke-77 pers Indonesia terus mencari solusi kreatif dalam pemberitaan, agar tak terjebak dengan riuh rendahnya media sosial. Namun bergerak pada sisi pendalaman fakta, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, “Pers berfungsi mengedukasi, informasi, bahkan menghibur. Dan pers yang baik adalah terus menjadi kontrol sosial,” tegas Rully.

Nasional

Pengasuh Ponpes Al Ubaidah Berikan Tausiyah Saat Peresmian Gedung…

  • February 9, 2023

Nganjuk (9/3). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Nur Solekan menyerahkan sekaligus meresmikan bangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Nganjuk, pada Selasa (7/2). Dalam kesempatan tersebut, Kejari Nganjuk mengundang Pengasuh Ponpes Al Ubaidah, Kertosono, Habib Ubaidillah Al Hasany untuk memberi tausiyah dan doa.

Habib Ubaidillah mengatakan, Pemkab. Nganjuk berhasil menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat, “Sehingga masyarakat merasakan benar kehadiran pemerintah. Semuanya jadi mudah, tidak sulit lagi dalam mengakses pelayanan publik. Nilai-nilai Islam telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah,” ungkap Habib Ubaid memberi keterangan usai acara.

Menurut Habib, pihaknya sebagai warga masyarakat Nganjuk mensyukuri adanya Gedung PTSP. Ia mengatakan, PTSP merupakan inovasi yang memudahkan masyarakat untuk mematuhi dan patuh hukum, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan di bidang hukum.

Peresmian gedung ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan. Selanjutnya, diadakan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk, Nophy Tennophero Suoth. Ia mengatakan gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nantinya harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Nophy yang sebelum acara tersebut, berkunjung ke Pondok Pesantren Al Ubaidah menegaskan, Kejari Nganjuk telah melakukan beberapa inovasi, berupa Sistem Layanan Pengembalian Barang Bukti (SAEMANGAT). Layanan pengembalian barang bukti tersebut diantar ke rumah tanpa pungutan biaya.

Selanjutnya berupa Sistem Layanan Ambil Barang Bukti 10 Menit (SAEAMPUH). Layanan tersebut, berupa pelayanan 10 menit dalam pengambilan barang bukti perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian Sarana Cepat Pengambilan Tilang Via Ojek & Pos (SAE BILANG JOS), berupa layanan pengambilan tilang melalui Kantor Pos dan ojek online. Dalam program itu, pelanggar lalu lintas cukup menunggu di rumah, lalu barang bukti berupa STNK, SIM ataupun Buku KIR dikirim ke rumah mereka.

Selain itu, Kajari Nganjuk juga memanfaatkan kerja sama dengan stasiun radio, membuat program
SAE PUN JANGKEP, yang merupakan akronim dari “Sarana Ampuh Sampaikan Unek-Unek Anda Pada Suguhan Jaksa Nganjuk kepada Pendengar”. Acara tersebut menggandeng Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) atau biasa disebut dengan Jaksa Menyapa.

Untuk kalangan milenial, Kajari Nganjuk membuat program Jaksa Mucal Lare Sekolah Lan Masyarakat Millenial (JAMASAN SAE). Mereka memberi layanan dan diskusi hukum kepada para generasi muda termasuk para siswa di sekolah. Adapula program pemberantasan korupsi, yang dinamai NYADRAN SAE atau “Ngiras Memberikan Layanan Pengaduan dan Pelaporan secara Aman dan Efektif”.

Dengan layanan itu, masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa memberikan pengaduan ataupun pelaporan terkait tindak pidana korupsi, dengan melampirkan bukti secara rinci untuk memudahkan Jaksa dalam melakukan penyelidikan. Adapula layanan untuk memudahkan masyarakat menjenguk tahanan berupa PESAN SAE atau “Pelayanan Surat Ijin Besuk Tahanan Secara Online” dan SAE ROSO berupa Sistem Pelayanan Hukum Sambung Roso kepada Masyarakat.

Nophy dan jajarannya juga melaksanakan sosialisasi hukum di kalangan pesantren. Bahkan setiap bulan, ia mengutus stafnya memberikan materi hukum di Ponpes Al Ubaidah yang bernaung di bawah LDII, bertajuk JAMAAH SAE, yakni Jaksa Mucal Bab Hukum Dateng Santri Milenial, yang artinya jaksa mengajar tentang hukum kepada santri milenial.